76 Sekolah di Pulau Jawa Dicoret dari Penerima MBG, Ini Alasannya

Liputan6.com, Jakarta - Badan Gizi Nasional (BGN) mencoret sementara 76 sekolah di Pulau Jawa dari daftar penerima Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hal ini sebagai bagian dari kebijakan refocusing sasaran penerima faedah MBG dan efisiensi anggaran tahun 2026.

Wakil Kepala BGN sekaligus Juru Bicara BGN, Agustina Arumsari mengatakan, langkah tersebut dilakukan berasas hasil pendataan dan pertimbangan kriteria penerima MBG nan tengah diperbarui oleh pemerintah.

"Sampai per hari ini 76 sekolah di Pulau Jawa dengan jumlah penerima faedah 39.352 siswa itu juga bakal kami efisienkan dengan memfokuskan nantinya anggaran nan tadinya untuk di situ kita bakal memfokuskan untuk program MBG kepada anak-anak nan memerlukan intervensi pemenuhan gizi ya," kata Arumsari dalam konvensi pers di Kantor BGN, Jakarta Pusat, Kamis (18/6/2026).

Menurut Arumsari, puluhan sekolah nan dikeluarkan sementara dari daftar penerima MBG tersebut dinilai telah bisa memenuhi kebutuhan gizinya secara berdikari berasas sejumlah parameter nan ditetapkan BGN.

"Sekolah-sekolah nan tadi saya sebutkan itu adalah kami anggap berasas beberapa kriteria nan kami susun, mereka secara berdikari bisa memenuhi kebutuhan gizi mereka. Oleh lantaran itu tidak memerlukan intervensi dari pemerintah," jelasnya.

Anggaran nan sebelumnya dialokasikan untuk 76 sekolah tersebut bakal dialihkan ke wilayah dengan tingkat kerentanan gizi lebih tinggi, termasuk wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta golongan rentan seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.

"Pemerintah mengalihkan ke sekolah lain ya, ke tempat lain, ke wilayah 3T, ke ibu hamil, ibu menyusui, dan balita," kata Arumsari.

Ia menegaskan bahwa jumlah sekolah nan dicoret sementara tersebut tetap berkarakter bergerak dan dapat berubah seiring pembaruan info nasional penerima faedah MBG.

"Angka di atas tetap terus bakal kami perbaharui ya, kami tetap terus bekerja untuk memperbaharui kualitas info lantaran info itu sangat krusial untuk menjadi dasar bagi kami membikin kebijakan tentang refocusing penerima manfaat," ujarnya.

BGN juga menyebut proses pemutakhiran info dilakukan dengan mempertimbangkan sejumlah indikator, antara lain tingkat kerentanan gizi, kondisi sosial ekonomi, serta akses terhadap pemenuhan gizi di masing-masing wilayah.

Arumsari bilang, golongan masyarakat nan berada pada kategori ekonomi tinggi alias bisa secara berdikari memenuhi kebutuhan gizi tidak lagi menjadi prioritas penerima program MBG.

"Bagi nan secara berdikari bisa memenuhi gizinya lantaran kondisi-kondisi nan tadi mungkin secara ekonomi berada di desil nan tinggi itu maka tidak bakal diberikan program makan bergizi cuma-cuma ini," katanya.