76.315 KK Daftar Perlinsos Digital di Sleman, Daerah Batch 1 Piloting Nasional

Sebanyak 76.315 kepala family (KK) mendaftarkan diri dalam program uji coba Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Sleman menjadi salah satu wilayah nan dipilih dalam batch pertama piloting program tersebut.

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengatakan, Sleman dipilih lantaran pemerintah wilayah dinilai bisa bergerak sigap dalam penyelenggaraan program Perlinsos Digital.

"Ini adalah salah satu kabupaten, Kabupaten Sleman ini salah satu nan menjadi wilayah alias kabupaten piloting dari program Perlinsos Digital," kata Meutya saat kunjungan jurnalistik Program Direktif Presiden Perlindungan Sosial Digital di Kantor Kalurahan Donoharjo, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kamis (13/8).

Program tersebut diinisiasi langsung Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan masyarakat nan memang berkuasa menerima support sosial mendapatkan haknya. Sebaliknya, masyarakat nan tidak lagi memenuhi kriteria tidak menerima support sosial.

"Pesan Bapak Presiden satu dan banget sangat mendasar: nan berkuasa kudu dapat, nan tidak berkuasa tidak boleh lagi dapat," ujarnya.

Meutya menambahkan, digitalisasi diperlukan untuk mempercepat proses pembaruan dan pembersihan info penerima support sosial. Proses nan sebelumnya memerlukan waktu lama diharapkan dapat dilakukan lebih sigap melalui sistem digital.

Melalui program tersebut, masyarakat dapat melakukan pengecekan dan memasukkan info untuk mengetahui kepantasan penerimaan support sosial. Dalam waktu dilakukan tidak lebih dari lima menit.

"Dengan digitalisasi ini Insyaallah bakal jauh lebih cepat, sebagaimana kita lihat dalam proses waktu tidak lebih dari 5 menit masyarakat bisa melakukan pengecekan, memasukkan datanya, dan jika memang berkuasa langsung dinyatakan layak, jika tidak berkuasa langsung dinyatakan tidak layak," jelas Meutya.

Sementara itu, Bupati Sleman Harda Kiswaya mengatakan saat ini sudah ada 76.315 KK nan telah terdaftar dalam penyelenggaraan uji coba Perlinsos Digital di wilayahnya.

Selain itu, Pemkab Sleman mengerahkan 2.682 pemasok nan tersebar di beragam wilayah untuk membantu proses pendataan dan pendaftaran masyarakat.

"Alhamdulillah dalam penyelenggaraan uji coba Perlinsos Digital di Kabupaten Sleman, sampai dengan saat ini tercatat 76.315 kepala family nan terdaftar, dengan support 2.862 pemasok nan tersebar di wilayah Kabupaten Sleman," kata Harda.

Harda mengatakan, para pemasok tersebut melakukan pendekatan secara langsung alias menggunakan metode jemput bola hingga tingkat kalurahan dan padukuhan. Mereka bekerja membantu masyarakat melakukan pendataan sekaligus memahami proses pendaftaran Perlinsos Digital.

Keberadaan pemasok diperlukan agar masyarakat nan belum terbiasa menggunakan perangkat elektronik (gadget) dapat terbantu untuk mengikuti program transformasi digital perlindungan sosial.

"Para pemasok di Kabupaten Sleman secara aktif melakukan jemput bola di kalurahan dan padukuhan setiap hari melakukan pendataan sekaligus membantu masyarakat memahami dan mengikuti proses Perlinsos Digital," ujarnya.

Harda menilai, digitalisasi perlindungan sosial bukan sekadar penggunaan teknologi, melainkan bagian dari upaya pemerintah menghadirkan jasa nan lebih tepat sasaran, transparan, dan cepat.

"Digitalisasi perlindungan sosial bukan sekadar pemanfaatan teknologi, tetapi merupakan bagian dari upaya menghadirkan jasa pemerintah nan semakin tepat sasaran, transparan, cepat, dan bisa menjangkau masyarakat nan membutuhkan," katanya.

Dari info nan disampaikan Harda, untuk Bantuan Pangan Non Tunai (BNPT) terdapat 75.231 penerima terdaftar, dengan 43.433 penerima berpotensi layak. Sementara untuk Program Keluarga Harapan (PKH) terdapat 68.876 penerima terdaftar, dengan 29.458 penerima berpotensi layak.

Meutya menyebut nomor tersebut merupakan bagian dari proses pendataan dan verifikasi. Dari sebanyak 76 ribu masyarakat nan telah mengakses dan mendaftar, terdapat potensi kepantasan sekitar 40-50 persen.

"Per hari ini alias per awal Agustus sudah lebih dari 76.000 masyarakat nan melakukan akses ini dan mendaftar dengan potensi nan mendapatkan alias potensi kepantasan ya kurang lebih nyaris 40-50 persen," kata Meutya.

Dia menegaskan penyelenggaraan di Sleman tetap dalam tahap ujicoba (piloting). Pemerintah bakal menggunakan beragam temuan dan masukan dari masyarakat maupun pemerintah wilayah untuk menyempurnakan sistem sebelum program diperluas.

"Apakah ini sudah 100 persen sempurna? Pasti belum. Artinya ini piloting, dari sini kita dapat masukan lagi untuk menyempurnakan sampai 100%," ujar Meutya.

Ia menyebut kerja sama antara pemerintah pusat dan wilayah menjadi aspek krusial dalam penyelenggaraan program tersebut.

"Ini enggak mungkin terjadi jika kerja samanya dengan pemerintah wilayah itu tidak melangkah dengan baik," ucap Meutya.

Harda juga menegaskan Pemkab Sleman siap mendukung penyelenggaraan program tersebut dengan terus memberikan masukan berasas kondisi nan ditemukan di lapangan.

"Kami berambisi sistem nan dibangun berbareng dapat semakin menyempurnakan kecermatan data, mempercepat pelayanan, meningkatkan transparansi, serta memastikan support sosial diberikan kepada mereka nan betul-betul membutuhkan," kata Harda.