35 Pesawat Asing Siap Bantu Penanganan Karhutla di Sejumlah Wilayah Indonesia

35 izin unik penggunaan pesawat udara registrasi asing untuk membantu penanganan kebakaran rimba dan lahan (karhutla). (Foto: Okezone.com/Kemenhub)

JAKARTA – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Udara telah memproses 35 izin unik penggunaan pesawat udara registrasi asing untuk membantu penanganan kebakaran rimba dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah Indonesia. Fasilitasi tersebut menjadi bagian dari kesiapsiagaan pemerintah dalam menghadapi karhutla, termasuk memperkuat support operasional udara untuk aktivitas pemadaman dan penanganan akibat bencana.

Direktur Jenderal Perhubungan Udara Lukman F. Laisa menjelaskan, pesawat asing nan telah memperoleh izin unik dapat digunakan untuk mendukung penanganan musibah sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP. 9 Tahun 2021 tentang Otorisasi Pengoperasian Pesawat Udara Asing.

"Pesawat nan telah mengantongi izin unik juga dapat dipindahkan alias direposisi ke wilayah lain nan memerlukan support penanganan karhutla," ujarnya dalam keterangan resmi, Minggu (23/8/2026).

Kebijakan tersebut memberikan elastisitas dalam pengerahan sumber daya udara lantaran kondisi karhutla dapat berubah sewaktu-waktu. Dengan demikian, pesawat dapat segera dialihkan ke wilayah nan memerlukan tanpa mengabaikan ketentuan keselamatan dan keamanan penerbangan.

Selain memberikan izin, Ditjen Perhubungan Udara tetap melakukan pengawasan terhadap aspek kelaikudaraan dan sertifikasi pesawat. Pengawasan juga mencakup modifikasi pesawat andaikan diperlukan untuk mendukung aktivitas operasional pemadaman karhutla.

Setelah seluruh aspek sertifikasi dan persyaratan teknis terpenuhi, penyelenggaraan operasi penerbangan menjadi tanggung jawab operator sesuai dengan ketentuan dan otorisasi dalam Air Operator Certificate (AOC) nan dimiliki.

Adapun penentuan letak penempatan pesawat dan penyelenggaraan aktivitas pemadaman disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan serta hasil koordinasi dengan pihak berwenang, seperti BNPB/BPBD, pemerintah daerah, maupun lembaga alias pihak lain nan menggunakan alias menyewa pesawat.