300 Ribu Buruh Bakal Kumpul di Monas Peringati May Day

Jakarta -

Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jumhur Hidayat menyebut peringatan Hari Buruh alias May Day tahun ini bakal diikuti ratusan ribu pekerja dari beragam daerah. Sekitar 300 ribu pekerja bakal berkumpul di area Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat.

Aksi tersebut merupakan respons atas sejumlah tuntutan pekerja nan mulai diakomodasi pemerintah. Beberapa di antaranya seperti rencana ratifikasi Konvensi ILO 188 tentang perlindungan nelayan, dorongan pengesahan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT), hingga pengetatan patokan outsourcing.

"1 Mei ada nyaris 300 ribu kaum pekerja ya bakal bersama-sama kita apel di Monas, merespons Alhamdulillah lantaran beberapa angan kaum pekerja itu diterima oleh negara, dalam perihal ini adalah oleh pemerintah, misalnya ada ratifikasi konvensi 188 ILO tentang perlindungan nelayan, tentang undang-undang PPRT, mungkin outsourcing nan agak diperketat sekali ya tidak sembarangan seperti sekarang," ujar Jumhur di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (27/4/2026).

Selain itu, pekerja juga berambisi pembahasan Undang-undang Ketenagakerjaan agar lebih setara bagi semua pihak. Jumhur menilai langkah-langkah tersebut sebagai corak perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan pekerja.

Pada kesempatan itu, dia menyampaikan rencana turun langsung dalam tindakan tersebut. Jumhur mengaku bakal memimpin rombongan pekerja dari Jakarta nan bakal bergerak menuju Monas menggunakan sepeda motor. Presiden Prabowo Subianto juga direncanakan turut datang dalam peringatan May Day tahun ini

"Saya sendiri rencana itu hari libur ya, jikalau saya betul dilantik (jadi Menteri), ini hari libur saya bakal naik motor memimpin nan dari Jakarta ya sekitar 40 ribu naik motor, kita bakal ke Monas sama-sama berasosiasi dengan teman-teman dari Jabodetabek nan naik bus," sebut Jumhur.

Selain itu, pemerintah juga disebut tengah menyiapkan pembentukan satuan tugas (satgas) mitigasi pemutusan hubungan kerja (PHK) melalui Keputusan Presiden. Satgas tersebut nantinya diharapkan bisa mengantisipasi gelombang PHK serta menjaga stabilitas dan kesejahteraan buruh.

"Kemarin sih teman-teman dari Kesejahteraan Buruh, kita nan mengusulkan nan paling utama Satgas PHK, dan insyaallah itu juga rencananya Bapak Presiden bakal membikin Keppres tentang Satgas Mitigasi PHK. Jadi, gimana caranya intervensi apa nan bisa dilakukan oleh semua, terutama oleh pemerintah dalam rangka mitigasi PHK dan Kesejahteraan Buruh," tutup Jumhur.

(ily/ara)