10.000 Pegawai Pemerintah Bakal Dipindahkan dari Ibu Kota, Ada Apa?

Jakarta, CNBC Indonesia - Korea Selatan (Korsel) bakal memindahkan sekitar 10.000 pegawai pemerintah beserta 44 lembaga pemerintah pusat dari area metropolitan Seoul ke Kota Sejong secara berjenjang mulai 2027 hingga 2031. Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah mengurangi konsentrasi masyarakat dan aktivitas ekonomi di ibu kota.

Mengutip laporan Reuters, Rabu (14/10/2026), Kementerian Dalam Negeri Korsel menyatakan sebanyak 9.929 pegawai dari 44 lembaga pemerintah bakal direlokasi ke Sejong, nan telah ditetapkan sebagai pusat manajemen negara tersebut.

Dalam tahap awal pada 2027, sebanyak 27 lembaga dengan total 2.995 pegawai bakal dipindahkan menggunakan gedung perkantoran sewaan di Sejong.

Sejumlah lembaga nan masuk dalam gelombang pertama antara lain Komisi Jasa Keuangan, Komisi Perlindungan Informasi Pribadi, Komisi Keselamatan dan Keamanan Nuklir, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, serta Badan Warga Korea di Luar Negeri.

Sementara itu, 17 lembaga lainnya kudu menunggu pembangunan gedung pemerintahan unik sebelum dapat menempati letak baru. Proses pemindahan golongan ini ditargetkan rampung pada 2031.

Lembaga nan masuk dalam golongan tersebut mencakup Kementerian Luar Negeri, Kementerian Unifikasi, Kementerian Pertahanan, Badan Kepolisian Nasional, Badan Audit dan Inspeksi, serta Kantor Investigasi Korupsi. Sejumlah badan penuntutan dan investigasi kejahatan berat nan baru dibentuk juga bakal direlokasi.

Pemerintah memperkirakan pembangunan kompleks perkantoran baru itu memerlukan anggaran sekitar 3,1 triliun won alias setara US$2,3 miliar. Selain itu, biaya sebesar 89,7 miliar won bakal dialokasikan untuk penyewaan gedung dan support pemindahan.

Untuk melancarkan rencana tersebut, pemerintah juga bakal mengupayakan perubahan undang-undang guna mencabut pengecualian nan selama ini menghalangi Kementerian Luar Negeri, Unifikasi, Pertahanan, Kehakiman, serta Kesetaraan Gender untuk pindah ke Sejong.

Rencana relokasi ini sejalan dengan pembangunan pusat pemerintahan baru di Sejong. Kantor kepresidenan di kota tersebut dijadwalkan selesai pada 2029, sedangkan instansi bagian parlemen Korea Selatan direncanakan mulai beraksi pada 2033.

Sejong terletak sekitar 110 kilometer di selatan Seoul. Pemerintah sebelumnya menjelaskan bahwa pemindahan beragam lembaga negara ke kota tersebut merupakan bagian dari strategi nan lebih luas untuk mengatasi penumpukan penduduk, modal, bisnis, dan prasarana di area ibu kota.

Kebijakan itu juga ditujukan untuk menghadapi persoalan demografi nan semakin menekan wilayah lain di Korea Selatan. Ketika aktivitas ekonomi dan masyarakat terkonsentrasi di area metropolitan Seoul, sejumlah wilayah lainnya justru menghadapi penurunan populasi.

(luc/luc) [Gambas:Video CNBC]