Wamensos Agus Jabo Dorong Pemberdayaan Kelompok Rentan di Sulawesi Barat

Wakil Menteri Sosial (Wamensos) RI Agus Jabo Priyono mendorong penguatan program pemberdayaan bagi family rentan di Sulawesi Barat, khususnya orang tua siswa Sekolah Rakyat (SR), sebagai langkah strategis pengentasan kemiskinan berkelanjutan.

Dorongan tersebut disampaikan saat menerima audiensi Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat nan dipimpin Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka pada Senin (13/4/2026) di Ruang Rapat Lantai 6, Working Space Kementerian Sosial RI.

Dalam arahannya, Agus Jabo menegaskan pentingnya ekspansi kuota program pemberdayaan bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Ia menyampaikan secara nasional terdapat sekitar 2 juta KPM nan diharapkan mendapat intervensi pemberdayaan. Namun, berasas kesepakatan dengan Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan, kuota nan disetujui saat ini mencapai 200 ribu KPM meningkat signifikan dari sebelumnya sekitar 15 ribu KPM.

“Kita sorong agar kuota ini terus ditingkatkan, sehingga semakin banyak keluarga, khususnya orang tua siswa Sekolah Rakyat, dapat berdikari secara ekonomi,” ujar Agus Jabo.

Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, menyampaikan komitmen wilayah dalam mendukung program Sekolah Rakyat dengan merintis dua letak di Polewali Mandar dan Mamuju. Saat ini, pembangunan sarana dan prasarana tengah berlangsung, dengan support lahan seluas 6 hingga 8 hektare.

Ia juga memaparkan kondisi sosial ekonomi Sulawesi Barat nan tetap menghadapi tantangan. Tingkat kemiskinan ekstrem tercatat sebesar 1,4 persen, sementara kemiskinan umum berada di nomor 10,17 persen. Meski demikian, pertumbuhan ekonomi wilayah telah melampaui nomor nasional, ialah mencapai 5,36 persen.

“Kami berambisi support pemerintah pusat, khususnya dalam program Penerima Bantuan Iuran (PBI), lantaran sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat melalui sistem subsidi silang,” ujar Suhardi.

Selain itu, dia menyoroti tetap adanya masyarakat miskin ekstrem nan belum terdata dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), meskipun telah melalui proses penelusuran dan verifikasi lapangan. Pemerintah wilayah pun berambisi adanya support sarana pasca-pemetaan agar golongan tersebut dapat diarahkan ke program pemberdayaan ekonomi, seperti pengembangan UMKM, termasuk pengrajin tenun, melalui training kewirausahaan dan pemasaran produk secara daring maupun luring.

Menanggapi perihal tersebut, Agus Jabo meminta pemerintah wilayah segera melakukan pengecekan kuota PBI. Ia menegaskan bahwa Kemensos melakukan pemutakhiran info setiap bulan nan ditetapkan melalui Surat Keputusan Menteri Sosial.

“Bagi nan sudah tidak memenuhi syarat bakal dikeluarkan, sementara masyarakat nan membutuhkan, terutama penderita penyakit katastropik, dapat diusulkan untuk dimasukkan alias dilakukan reaktivasi,” jelasnya.

Ia juga menekankan pentingnya koordinasi antara dinas sosial kabupaten dan provinsi agar pemutakhiran info melangkah optimal dan menghasilkan info nan akurat.

Sementara itu, Direktur Komunitas Adat Terpencil, I Ketut Supena, menyampaikan perkembangan program pemberdayaan orang tua siswa Sekolah Rakyat di Sulawesi Barat. Untuk wilayah Mamuju, terdapat kuota sebanyak 106 orang tua, sedangkan di Polewali Mandar sebanyak 71 orang tua, dengan 24 di antaranya belum melalui asesmen. Adapun Kabupaten Mamuju Tengah hingga saat ini belum mengusulkan program Sekolah Rakyat.

Ia menambahkan bahwa program pemberdayaan diawali dengan asesmen terhadap letak dan potensi kewirausahaan orang tua siswa, dengan sasaran golongan desil 1 hingga 4.

“Pendampingan ini krusial agar intervensi nan diberikan tepat sasaran dan berkelanjutan,” ujarnya.

Selain itu, Kemensos juga membuka kesempatan pengajuan program bagi organisasi budaya terpencil sebagai bagian dari upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat secara inklusif.

Melalui sinergi ini, diharapkan Sekolah Rakyat tidak hanya memberikan akses pendidikan bagi anak, tetapi juga mendorong kemandirian ekonomi family melalui pemberdayaan orang tua secara berkelanjutan.