Wamendagri Wiyagus Tekankan Penyusunan APBD Harus Selaras dengan RKPD

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus mengimbau seluruh jejeran pemerintah wilayah (Pemda) di Jawa Barat (Jabar) untuk terus memperkuat konsistensi dan sinkronisasi dalam penyusunan anggaran daerah. Ia menekankan bahwa setiap program dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kudu disusun berasas perencanaan nan matang dan termuat dalam arsip Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

"Tidak boleh ada lagi program di dalam APBD nan tiba-tiba muncul tanpa ada dasar perencanaannya di arsip RKPD, begitu pula sebaliknya," pesan Wiyagus dalam aktivitas Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Provinsi Jabar Tahun 2027 nan diselenggarakan di Bale Gede, Gedung Negara Pakuan, Bandung, Jabar, Rabu (15/4/2026).

Menurutnya, penyelarasan ini krusial agar sistem perencanaan pembangunan dari tingkat pusat hingga wilayah melangkah berkesinambungan dan berada dalam satu arah kebijakan. Oleh lantaran itu, arsip perencanaan seperti Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) hingga RKPD, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, kudu senantiasa merujuk pada arah pembangunan nasional.

Di sisi lain, Wiyagus juga memberikan apresiasi terhadap capaian ekonomi Jabar sepanjang 2025 nan tumbuh sebesar 5,32 persen, melampaui rata-rata nasional sebesar 5,11 persen. Bahkan, pada triwulan keempat, pertumbuhan ekonomi wilayah tersebut mencapai 5,85 persen.

Meski demikian, dia mengingatkan agar Pemda tidak sigap berpuas diri, mengingat Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tetap tergolong tinggi, ialah sebesar 6,77 persen. Hal ini menjadi catatan krusial agar pertumbuhan ekonomi ke depan lebih inklusif dan bisa menyerap tenaga kerja secara optimal.

"Ini menjadi catatan krusial agar laju ekonomi kita ke depan lebih inklusif dan optimal dalam menyerap tenaga kerja lokal," pesannya.

Dalam mendukung program prioritas nasional Asta Cita, Wiyagus juga mengapresiasi pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih serta operasional unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah tersebut. Namun, dia menekankan pentingnya percepatan publikasi Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS) sebagai agunan keamanan pangan bagi penerima manfaat.

"Sertifikasi ini adalah syarat mutlak. Bukan sekadar administrasi, melainkan agunan keamanan pangan bagi anak-anak kita," imbuhnya.

Wiyagus membujuk seluruh jejeran Pemda untuk terus melangkah berbareng dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

"Mari kita bekerja dengan penuh integritas dan tanggung jawab untuk memastikan setiap rupiah anggaran ini betul-betul dirasakan manfaatnya oleh rakyat menuju Provinsi Jawa Barat nan lebih maju dan sejahtera," pungkasnya.