Wamendagri Tinjau WFH Perdana Bogor, Apresiasi Pengawasan Digital ASN

Jakarta, CNN Indonesia --

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto, meninjau penyelenggaraan hari pertama kebijakan bekerja dari rumah alias work from home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kota Bogor, Jumat (10/4). Ia memberikan apresiasi lantaran sistem kerja tersebut tetap melangkah disiplin melalui pengawasan berbasis teknologi digital.

Apresiasi ini tertuju pada penggunaan aplikasi e-kinerja nan memungkinkan pemantauan aktivitas pegawai tetap terjaga meski tidak berada di kantor. Sistem tersebut mencatat kehadiran berasas titik koordinat domisili sehingga produktivitas kerja tetap terukur secara akurat.

"Yang pertama adalah sistem pengawasan nan sangat baik lantaran sudah ada aplikasi e-kinerja nan sudah ada di Pemerintah Kota Bogor," ujarnya dalam keterangan tertulis, Sabtu (11/4).

Melalui sistem tersebut, kehadiran ASN direkam berbasis titik koordinat sesuai domisili masing-masing. Data ini langsung berpengaruh pada penilaian keahlian setiap pegawai.

Pengawasan tidak hanya berkarakter otomatis melalui teknologi. Mekanismenya juga berjenjang, mulai dari pemimpin langsung, kepala daerah, hingga kementerian, sekaligus membuka ruang bagi partisipasi masyarakat.

Di luar aspek pengawasan, WFH juga dinilai membawa potensi penghematan anggaran nan signifikan. Berdasarkan kalkulasi sementara Pemerintah Kota Bogor, efisiensi nan bisa dicapai diperkirakan mencapai sekitar Rp900 juta per bulan.

Meski nomor itu tergolong besar, pertimbangan tetap diperlukan untuk memastikan produktivitas ASN tidak ikut menurun. Pemerintah mau memastikan elastisitas kerja tidak datang dengan mengorbankan kualitas layanan.

Salah satu kekhawatiran publik soal WFH adalah dampaknya terhadap pelayanan langsung kepada warga. Bima memastikan perihal itu tidak terjadi di Kota Bogor.

"Kami memandang juga pelayanan publik tetap berjalan, lantaran di daerah, di wilayah, kecamatan [dan] kelurahan tidak WFH, semua tetap bekerja dengan baik," tegas dia.

Ke depan, Kementerian Dalam Negeri bakal mendorong pemerintah wilayah lain untuk memperkuat sistem pengawasan digital serupa. Langkah ini dimaksudkan agar elastisitas pola kerja tetap sejalan dengan akuntabilitas dan peningkatan keahlian ASN.

Bima juga menyampaikan pesan tegas kepada seluruh ASN, baik nan menjalankan WFH maupun nan tetap masuk kantor. Ia menekankan bahwa perubahan pola kerja tidak boleh mengendurkan disiplin.

"Bagi nan WFH, taati peraturan. Bagi nan WFO, efisiensi dengan transportasi publik alias gowes," tandasnya.

(rir)

Add as a preferred
source on Google