Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI tidak bakal memberikan subsidi bagi pengguna BBM nonsubsidi meski nilai bahan bakar mengalami kenaikan.
Sebagai gantinya, Pemprov bakal terus mendorong masyarakat beranjak ke transportasi umum.
“Pemerintah DKI Jakarta bakal melakukan terobosan agar orang nan menggunakan BBM nonsubsidi ini makin berkurang dengan langkah mereka untuk mau naik transportasi umum,” ujar Pramono usai aktivitas Halal Bihalal Ikatan Orang Tua Mahasiswa ITB di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Minggu (19/4).
“Sedangkan untuk subsidi kepada pengguna, tentunya Pemerintah DKI Jakarta tidak bakal melakukan,” lanjutnya.
Pramono menjelaskan, kebijakan nilai BBM sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Karena itu, Pemprov DKI hanya mengikuti setiap penyesuaian nan ditetapkan.
“Untuk BBM adalah kewenangan Pemerintah Pusat sehingga berapa pun nan dilakukan penyesuaian nilai BBM non-subsidi, tentunya Pemerintah DKI Jakarta mengikuti itu,” ujarnya.
Harga BBM Nonsubsidi Naik
Sebelumnya, nilai BBM nonsubsidi mengalami penyesuaian seiring gejolak nilai minyak bumi akibat bentrok di Timur Tengah.
Sejumlah nilai BBM nan tetap memperkuat antara lain:
Pertamax (RON 92): Rp 12.300 per liter
Pertamax Green: Rp 12.900 per liter
Pertalite: Rp 10.000 per liter
Biosolar: Rp 6.800 per liter
Sementara itu, beberapa jenis BBM mengalami kenaikan signifikan:
Pertamax Turbo: Rp 19.400 per liter (sebelumnya Rp 13.100)
Dexlite: Rp 23.600 per liter (sebelumnya Rp 14.200)
Pertamina Dex: Rp 23.900 per liter (sebelumnya Rp 14.500)
1 jam yang lalu
English (US) ·
Indonesian (ID) ·