Wamendagri Ribka Haluk Apresiasi Penguatan Tata Kelola Pelayanan RSUD Wilayah Jayapura

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk mengapresiasi penyelenggaraan Workshop Tata Kelola Rumah Sakit antara RSUP Dr. Sardjito dengan RSUD wilayah Jayapura nan digelar di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Kamis (16/4/2026). Menurut Ribka, upaya tersebut sangat berfaedah bagi peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di Tanah Papua.

Ia mengungkapkan, selaras dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, sektor kesehatan perlu menjadi perhatian krusial bagi semua pihak. Dalam salah satu poin Asta Cita, Ribka menyebut bahwa pemerintah berkomitmen memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), salah satunya di sektor kesehatan. Hal itu diwujudkan, antara lain, melalui program Cek Kesehatan Gratis (CKG).

“Salah satu misi daripada Bapak Presiden adalah gimana kita melakukan pembangunan di bagian kesehatan ialah kita mulai dari pemeriksaan kesehatan gratis, CKG,” ujar Ribka.

Dalam upaya menyukseskan program tersebut, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menugaskan secara unik kepada Ribka untuk mengawal penyelenggaraan program tersebut di wilayah Indonesia Timur. Secara rutin, Ribka berkoordinasi dengan jejeran gubernur, bupati, dan wali kota untuk memastikan kebijakan tersebut terlaksana dengan baik.

Berdasarkan pengamatannya, Ribka menyoroti perlunya peningkatan kualitas tata kelola pelayanan kesehatan di Tanah Papua, khususnya di tingkat pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas). Sebab, jasa kesehatan tersebut menjadi garda terdepan keberhasilan program nan diusung Presiden Prabowo Subianto tersebut.

“Bagaimana tugas pemerintah adalah kita memastikan pusat jasa nan paling terdepan di masyarakat, misalnya di tingkat desa di Pustu (Puskesmas Pembantu) dan seterusnya ya. Kita kudu pastikan bahwa masyarakat di sana (Papua) sudah melakukan pemeriksaan kesehatan gratis,” tambah Ribka.

Selain program tersebut, Ribka mengungkapkan bahwa saat ini pemerintah juga tengah melakukan percepatan eliminasi kasus tuberkulosis (TB). Menurutnya, penanganan tersebut tidak dapat dilakukan secara sepihak oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes), melainkan memerlukan peran aktif dari pemerintah wilayah (Pemda) dan seluruh lapisan masyarakat.

“Saya pikir semangatnya adalah gimana biasanya jika di Kementerian Kesehatan penyuluhan-penyuluhan itu mestinya kita tingkatkan,” katanya.