Proyek Sampah Jadi Listrik Dikebut, Target Konstruksi Mulai 7 Minggu Lagi

Jakarta -

Pemerintah mempercepat rencana pengembangan Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) alias waste to energy. Proyek 'sulap' sampah jadi listrik ini ditargetkan mulai dibangun dalam kurun waktu tujuh minggu ke depan.

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, mengatakan penyelenggaraan proyek ini krusial untuk segera direalisasikan sesuai pengarahan Presiden Prabowo Subianto. Pasalnya, Indonesia dinilai sudah masuk dalam kondisi darurat sampah.

"Karena kita ini sudah masuk kategori darurat sampah. Apa buktinya? Ya, sudah menggunung. Kemarin ada musibah itu di Bantar Gebang," kata Zulhas di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta Pusat, Selasa (21/4/2026).

"Tidak lebih dari tujuh minggu bakal kita selesaikan sigap agar ini semua bisa melangkah dengan baik. Nah, jika ini semua selesai sampai totalnya 32 aglomerasi itu selesai semua, baru kita menyelesaikan 24-25% (masalah sampah)," sambungnya.

Bersamaan dengan itu, sore ini di Kantor Kemenko Pangan juga dilakukan penandatanganan perjanjian kerja sama antara pemerintah wilayah dengan Badan Usaha Pengembang dan Pengelola (BUPP) pengolah sampah menjadi daya listrik.

Dalam kesempatan ini, terdapat lima wilayah kabupaten/kota nan secara resmi menjalani kerja sama proyek pengolahan sampah menjadi listrik dengan tiga BUPP, ialah Kota Bekasi dengan PT Wangneng Bekasi Environment Nusantara, Kota Bogor dan Kabupaten Bogor dengan PT Weiming Nusantara Bogor New Energy, serta Kota Denpasar dan Kabupaten Badung dengan PT Weiming Nusantara Bali New Energy.

Seiring penandatanganan kerja sama ini, pemerintah menargetkan proses pembangunan prasarana dapat dimulai maksimal dalam tujuh minggu ke depan sesuai sasaran percepatan proyek waste to energy.

"Pak gubernur boleh saja berimprovisasi, cari mitra segala macam, tapi jangan melambat. Karena ini perintah Bapak (Prabowo) langsung. Kalau dalam tujuh minggu nggak selesai juga, ya terpaksa kita ambil lagi," ujarnya.

Di luar itu, Zulhas mengatakan dalam waktu dekat pemerintah bakal kembali melakukan penandatanganan kerja sama antara pemerintah wilayah dengan BUPP untuk 12 proyek PSEL lainnya.

"Kemudian setelah ini ada 12 lagi. Tidak lebih dari tujuh minggu bakal kita selesaikan sigap agar ini semua bisa melangkah dengan baik," tegasnya.

Dalam kesempatan nan sama, Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, mengatakan penerapan proyek ini bakal dilakukan bertahap, termasuk gelombang pertama melalui penandatanganan kerja sama hari ini.

"Ini bertahap. Ini gelombang pertama lima daerah, tadi Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Bekasi, Kabupaten Bandung, dan Kota Denpasar," ucap Bima.

Lebih lanjut, Bima menjelaskan proses pembangunan ditargetkan segera dimulai dalam waktu tujuh minggu, seiring kesiapan lahan. Investor pun kudu siap mengeksekusi proyek alias bakal digantikan.

"Jadi kudu mulai proses pembangunannya. Ini kan lahannya sudah siap, setelah itu mulai. Jadi investornya kudu siap, jika tidak bakal diambil alih," kata Bima.

Adapun akomodasi pembangkit listrik tenaga sampah ini ditargetkan mulai beraksi pada 2027. Meski begitu, menurut Bima tetap ada hambatan utama mengenai kesiapan lahan di sejumlah daerah. Wilayah nan belum siap bakal masuk gelombang berikutnya lantaran proses investasi memerlukan tahapan pembebasan lahan.

"Sejauh ini nan bermasalah itu lahannya. Makanya nan belum itu gelombang berikutnya. Tidak semua pemda punya lahan, ada nan kudu melalui proses pembebasan," ujarnya.

(igo/fdl)