PKB: Tingkatan Kader Seharusnya Diserahkan ke Parpol

, JAKARTA, – Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menegaskan bahwa pembagian tingkatan kader sebaiknya diserahkan kepada internal partai politik masing-masing. Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat PKB, M. Hasanuddin Wahid, saat dihubungi dari Jakarta, Kamis. Dia menekankan pentingnya konsistensi dalam kaderisasi partai politik.

Menurut Hasanuddin, setiap partai politik sudah mempunyai jenjang keanggotaan dan sistem kaderisasi nan sesuai dengan visi dan misi masing-masing. "Terkait tingkatan dan jenis kader, lebih baik diserahkan ke masing-masing partai politik," ujarnya.

Pernyataan ini muncul setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusulkan perubahan keanggotaan partai politik di Indonesia menjadi personil muda, madya, dan utama. Usulan tersebut merupakan bagian dari kajian tata kelola partai politik nan dilakukan oleh Direktorat Monitoring KPK.

KPK menemukan bahwa kaderisasi partai politik di Indonesia tidak melangkah dengan baik, dengan adanya biaya masuk bagi seseorang nan mau menjadi kader partai hingga dijagokan dalam pemilihan umum. Usulan perubahan ini bermaksud untuk menekan biaya tersebut dan mencegah upaya pemulangan modal politik oleh kader baru.

Lebih lanjut, KPK mengusulkan agar calon personil DPR berasal dari kader utama partai, sedangkan calon personil DPRD Provinsi berasal dari kader madya. Selain itu, KPK juga mengusulkan pembatasan masa kedudukan ketua umum partai politik maksimal dua kali periode kepengurusan.

Konten ini diolah dengan support AI.

sumber : antara