PKB Sambut Positif Usulan KPK agar Capres Harus Kader Partai

, JAKARTA, – Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memandang usulan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengharuskan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) berasal dari kader partai politik sebagai pendapat nan menarik. Usulan ini dinilai dapat memperkuat sistem kaderisasi dan pendidikan politik di partai politik.

Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat PKB M. Hasanuddin Wahid menyampaikan bahwa wacana ini berpotensi menghasilkan pemimpin nan bisa mengemban amanah publik dengan baik, serta memperkuat pelembagaan kerakyatan di tanah air. "Soal capres dan cawapres kudu kader partai, itu pikiran menarik," ujarnya saat dihubungi pada Kamis.

Lebih lanjut, Hasanuddin menjelaskan bahwa dengan adanya usulan ini, partai politik diharapkan dapat lebih serius dalam mengelola dan meningkatkan sistem kaderisasi mereka. Hal ini bermaksud untuk memudahkan pengisian kedudukan publik baik di tingkat pelaksana maupun legislatif.

Sebelumnya, Direktorat Monitoring KPK telah melakukan kajian mengenai tata kelola partai politik. Dalam kajian tersebut, KPK mengusulkan beragam langkah untuk mencegah korupsi, termasuk perbaikan sistem kaderisasi partai politik. KPK menemukan bahwa kaderisasi partai politik saat ini belum melangkah dengan baik, seringkali memerlukan biaya tinggi bagi seseorang untuk menjadi kader dan maju dalam pemilihan umum.

Untuk mengatasi perihal ini, KPK mengusulkan agar personil partai politik dibagi menjadi tiga kategori: personil muda, madya, dan utama. Usulan lain mencakup bahwa calon personil DPR kudu berasal dari kader utama partai, sementara calon personil DPRD provinsi merupakan kader madya. Capres, cawapres, serta calon kepala wilayah juga diusulkan kudu berasal dari kader partai dengan masa keanggotaan tertentu.

Selain itu, KPK juga mengusulkan pembatasan masa kedudukan ketua umum partai politik menjadi maksimal dua periode masa kepengurusan.

Konten ini diolah dengan support AI.

sumber : antara