Penghargaan Pemda Strategi Tingkatkan Kinerja dan Kepercayaan Publik

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan pemberian penghargaan kepada pemerintah wilayah (Pemda) menjadi salah satu metode efektif untuk menciptakan suasana kompetitif nan sehat antardaerah. Selain itu juga memacu keahlian kepala wilayah agar lebih optimal dalam melayani masyarakat.

“Jadi pemberian penghargaan merupakan salah satu metode untuk menciptakan suasana kompetitif agar wilayah bisa memacu kinerjanya lebih optimal,” ujar Mendagri dalam aktivitas Malam Anugerah Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi Tahun 2026 nan digelar di Wyndham Opi Hotel Palembang, Sumatera Selatan, Sabtu (25/4/2026).

Ia menjelaskan, dengan jumlah 552 wilayah nan terdiri dari 38 provinsi, 98 kota, dan 416 kabupaten, Indonesia mempunyai kompleksitas tinggi dalam tata kelola pemerintahan daerah. Oleh lantaran itu, diperlukan pendekatan nan tidak hanya berbasis pengawasan, tetapi juga penghargaan.

“Saya beranggapan bahwa kita juga perlu dari Kemendagri untuk memberikan carrot alias penghargaan reward kepada rekan-rekan nan dianggap baik,” kata Mendagri.

Lebih lanjut, pemberian penghargaan ini tidak semata seremonial, tetapi juga untuk menghadirkan keseimbangan info di tengah maraknya pemberitaan negatif tentang Pemda. Ia menegaskan bahwa tetap banyak kepala wilayah nan berkinerja baik tapi belum terekspos.

“Banyak kepala wilayah nan baik banyak kepala wilayah nan berjuang, turun ke lapangan berjumpa masyarakat masuk ke perdalaman berjumpa masyarakatnya nan kurang mampu, kurang beruntung, imajinatif membikin terobosan-terobosan penemuan di beragam bidang,” ungkapnya.

Karena itu, publikasi penerima penghargaan menjadi bagian dari strategi komunikasi pemerintah untuk memperkuat kepercayaan publik dan mendorong kejuaraan sehat. Narasi positif nan dibangun mencerminkan keahlian nyata berbasis info dan parameter nan terukur, sehingga capaian keahlian wilayah dapat terekspos secara lebih luas.

Dalam kesempatan tersebut, Mendagri juga mengumumkan kebijakan pemberian insentif fiskal bagi wilayah berprestasi dengan total anggaran sekitar Rp1 triliun. Dana tersebut bakal disalurkan langsung ke kas wilayah sebagai tambahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“Jadi nan diterima oleh Bapak-Ibu [Pemda] itu bukan untuk pribadi. Tapi masuk dalam tambahan APBD, nan bakal kami transfer kelak ke rekening RKUD [yaitu] rekening umum wilayah masing-masing,” tegasnya.

Ia menambahkan, penilaian penghargaan dilakukan secara objektif berbasis info dari Badan Pusat Statistik (BPS), serta melibatkan tim juri dari pemerintah dan media. Adapun parameter utama meliputi pengendalian inflasi, penurunan pengangguran, pengentasan kemiskinan, penurunan stunting, serta penemuan pembiayaan daerah.

“ini 4 kategori nan sebetulnya datanya sudah ada datanya di BPS nan stuntingnya turun, kemiskinan turun, kemudian nan apa inflasinya terkendali semuanya sudah ada di BPS,” jelasnya.

Untuk menjamin keadilan kompetisi, pemerintah menerapkan sistem penilaian berbasis regional nan membagi wilayah ke dalam enam wilayah. Dengan demikian, wilayah dengan kapabilitas fiskal nan relatif setara dapat bersaing secara lebih proporsional.