Dunia Kembali Anarkis, Indonesia Harus Perkuat Industri Nasional

Dunia Tanpa Aturan nan Dapat Diandalkan

Pada 2025, Amerika Serikat meningkatkan tarif terhadap banyak mitra jual beli dan memperluas kebijakan perlindungan industrinya. Persaingan teknologi antara Washington dan Beijing semakin tajam, terutama di sektor semikonduktor, kendaraan listrik, kepintaran buatan, dan mineral kritis. Di Timur Tengah, ketegangan Iran–Israel berulang kali mengguncang pasar energi. Rusia dan Ukraina tetap terjebak dalam perang berkepanjangan. Di Asia Timur, ketegangan di Laut China Selatan dan sekitar Taiwan tetap menjadi sumber akibat rantai pasok dunia.

Memasuki 2026, situasinya belum mereda. Justru sebaliknya: bumi semakin terbiasa hidup dalam ketidakpastian. Negara-negara besar tidak lagi semata-mata berbincang soal perdagangan bebas, melainkan soal keamanan ekonomi, ketahanan industri, dan kontrol atas teknologi strategis. Langkah-langkah nan dilakukan oleh Amerika Serikat seperti di Venezuela, Iran dan Kuba kudu kita lihat saat ini sebagai kembalinya era negara kuat nan mengabaikan tatanan internasional.

Era globalisasi nan dulu dijanjikan sebagai bumi tanpa pemisah sekarang berubah menjadi bumi nan penuh pagar: subsidi industri, pembatasan ekspor, hukuman ekonomi, tarif balasan, dan perebutan sumber daya strategis.

Dalam situasi seperti ini, negara nan tidak mempunyai pedoman industri kuat, kapabilitas teknologi mandiri, dan strategi nasional nan jelas bakal mudah digilas oleh negara-negara digdaya serta menjadi pasar bagi produk negara lain nan maju, bukan pemain utama nan dapat berdiri tegak setara.

Indonesia sekarang berdiri di persimpangan itu.

Deindustrialisasi Dini: Luka Struktural nan Belum Sembuh

Sebelum berbincang tentang siapa nan kudu kita tiru, kita perlu jujur tentang kondisi kita sendiri.

Indonesia pernah punya fondasi industri nan menjanjikan. Pada era 1990-an, kontribusi sektor manufaktur terhadap PDB menyentuh sekitar 29 hingga 32 persen pada puncaknya di 2002, nomor nan menunjukkan sebuah negara nan sedang dalam lintasan industrialisasi nan serius. Namun setelah krisis moneter 1998, lintasan itu terganggu. Industri tidak pernah betul-betul pulih ke jalur sebelumnya.

Pada saat ini, kontribusi sektor manufaktur terhadap PDB hanya tersisa sekitar 18 hingga 20 persen, turun nyaris separuh dari puncaknya. Tren penurunan berjalan selama 12 tahun berturut-turut sejak 2012. Bappenas sendiri mengakui bahwa ini "tidak bagus untuk perekonomian Indonesia," lantaran deindustrialisasi semacam ini biasanya terjadi di negara-negara nan sudah kaya dan sudah melewati fase industri berat, bukan di negara nan belum selesai membangun fondasinya.

Para ahli ekonomi menyebut kejadian ini sebagai premature deindustrialization, Indonesia sudah bergerak ke sektor jasa sebelum sektor industrinya cukup matang untuk menghasilkan produktivitas dan teknologi nan tinggi. Akibatnya, perpindahan tenaga kerja dari sektor industri ke sektor jasa tidak diikuti oleh kenaikan bayaran dan kapabilitas penemuan nan setara. Justru kita diperlihatkan dengan munculnya informalitas ekonomi dan dominanya upaya mikro alias UMKM nan penuh ketidakpastian dan tidak mempunyai skala ekonomi nan baik.

Kelemahan ini tercermin pula dalam komposisi impor nasional. Berdasarkan info BPS, impor peralatan modal Indonesia pada 2023 mencapai sekitar USD 39 miliar, nyaris 18 persen dari total impor. Artinya, untuk menjalankan pabrik-pabriknya, Indonesia tetap kudu membeli mesin, peralatan, dan teknologi dari luar negeri dalam jumlah besar. Ini bukan hanya masalah neraca pembayaran, ini adalah cermin dari ketidakmampuan industri mesin dan peralatan domestik untuk memasok kebutuhan sendiri serta memperlihatkan sungguh rentanya rantai pasok kita dipengaruhi oleh perubahan alias volatilitas kondisi eksternal dari luar seperti melemahnya mata duit rupiah, biaya daya dan lain sebagainya nan melonjak.

Lebih memprihatinkan lagi adalah nomor riset dan pengembangan (R&D). Indonesia hanya mengalokasikan sekitar 0,28 hingga 0,3 persen dari PDB untuk R&D, nomor nan nyaris tidak bergerak selama satu dasawarsa terakhir. Bandingkan dengan Korea Selatan nan mengalokasikan sekitar 5,3 persen dari PDB untuk R&D, menjadikannya salah satu negara dengan intensitas penemuan tertinggi di dunia. Kesenjangan ini bukan hanya soal angka, dia mencerminkan sungguh berbedanya kedua negara ini dalam memandang pengetahuan sebagai aset strategis.

Kita mempunyai nikel terbesar di dunia, tetapi membeli baterai dari luar. Kita punya bauksit melimpah, tetapi mengimpor aluminium untuk industri kita. Kita dikelilingi laut, tetapi kapal perang dan kapal jual beli kita sebagian besar dibangun alias dirancang oleh galangan asing.

Inilah luka struktural nan perlu diakui sebelum kita bisa berbincang tentang jalan ke depan.

Malam nan Mengubah Nasib Korea Selatan

Untuk memahami ke mana Indonesia bisa pergi, ada baiknya kita memandang ke negara nan pernah berada di titik nan jauh lebih gelap.

Pada 21 Januari 1968, tiga puluh satu pasukan unik Korea Utara menyusup ke Seoul dengan misi membunuh Presiden Park Chung-hee di Blue House, istana kepresidenan. Mereka sukses mendekat hingga ratusan meter sebelum baku tembak besar terjadi.

Serangan ini mengguncang seluruh negeri, dan lebih dari itu, dia membuka mata Park Chung-hee tentang sebuah realita pahit: keamanan Korea Selatan terlalu berjuntai pada Amerika Serikat. Saat itu Washington sedang memulai pengurangan keterlibatan militernya di Asia lewat Doktrin Nixon. Korea Selatan menyadari bahwa nasib sebuah bangsa tidak bisa diserahkan sepenuhnya kepada sekutu.

Dari sinilah lahir doktrin Chaju Kukbang "Pertahanan Nasional Mandiri". Ini bukan sekadar program militer. Ini adalah proyek nasional untuk membangun industri, teknologi, dan mentalitas bangsa agar bisa berdiri di atas kaki sendiri.

Sulit dibayangkan bahwa negara nan sekarang dikenal lewat Samsung, Hyundai, galangan kapal raksasa, dan sistem persenjataan canggih, pernah menjadi salah satu negara termiskin di Asia. Transformasi itu tidak lahir dari keberuntungan. Ia lahir dari rasa terancam, keputusan politik nan berani, dan disiplin nasional nan tak kenal kompromi.

Indonesia patut merenungkan pertanyaan serupa: sampai kapan keamanan energi, pangan, teknologi, dan industri kita berjuntai pada pihak luar nan menjadikan kita sangat rentan?

Lima Pelajaran nan Indonesia Tidak Boleh Abaikan

1. Tekanan dari Luar Bisa Menjadi Momentum

Ketika Doktrin Nixon diumumkan pada 1969, bahwa negara-negara Asia kudu lebih bertanggung jawab atas pertahanannya sendiri banyak negara berkembang panik dan memilih pasif. Korea Selatan melakukan sebaliknya: mereka menjadikan tekanan itu sebagai bahan bakar untuk mempercepat industrialisasi dalam negeri.

Indonesia hari ini menghadapi tekanan serupa, hanya dalam wajah nan berbeda. Tarif resiprokal AS sebesar 32 nan telah turun menjadi 15 persen, rivalitas teknologi antara Washington dan Beijing, ancaman embargo komponen semikonduktor, serta instabilitas rantai pasok dunia pasca-pandemi dan perang Israel dan Amerika Serikat melawan Iran semua ini semestinya tidak hanya dibaca sebagai ancaman keamanan. Mereka adalah sinyal bahwa windows of opportunity untuk membangun industri substitusi impor dan menguasai teknologi kunci sedang terbuka lebar.

Negara nan pandai tidak menunggu kondisi ideal tercipta. Mereka bergerak justru ketika tekanan memaksa pilihan-pilihan susah menjadi tidak terhindari.

2. Industrialisasi Dimulai dari Mentalitas Bangsa

Park Chung-hee memahami bahwa membangun pabrik tidak cukup dilakukan dengan semen dan baja saja. Industrialisasi nan sesungguhnya memerlukan perubahan langkah berpikir seluruh rakyat: disiplin kerja, kebanggaan pada produk nasional, kepercayaan bahwa bangsa sendiri bisa bersaing dan menguasai teknologi.

Korea Selatan tidak hanya membangun ekonomi material saja, mereka membangun ekonomi secara mental juga.

Indonesia kerap mempunyai kebijakan nan baik di atas kertas namun lemah dalam budaya pelaksanaan. Masih terlalu mudah kita memandang produk asing sebagai lebih bergengsi, teknologi luar sebagai lebih canggih, dan tenaga mahir asing sebagai lebih kompeten. Selama mentalitas ini bertahan, hilirisasi dan industrialisasi bakal terus melangkah tanpa memaksimalkan potensinya, bukan lantaran tidak ada kebijakan, tetapi lantaran tidak ada kepercayaan nan mendalam bahwa kita mampu.

Kemandirian ekonomi bukan hanya soal mesin dan regulasi. Ia adalah soal kepercayaan diri nasional nan ditanamkan dari ruang kelas hingga ruang rapat direksi.

3. Industri Sipil adalah Fondasi Kekuatan Strategis

Pada 1970-an, Korea Selatan meluncurkan program Heavy and Chemical Industry, program industri berat dan kimia ini merupakan kebijakan ekonomi, namun di kembali itu berfaedah sebagai fondasi bagi industri pertahanan nasional.

Mereka membangun industri baja terintegrasi, galangan kapal besar, industri mesin dan perangkat berat, pengecoran logam presisi, serta lembaga riset teknologi nasional. Hasilnya, Korea Selatan tidak sekadar menjadi eksportir peralatan industri, mereka bisa memproduksi kapal perang, kendaraan militer, radar, dan sistem persenjataan nan sekarang menjadi salah satu nan paling laku di pasar ekspor global.

Indonesia mempunyai nikel, bauksit, tembaga, baja, dan pasar domestik nan luas. Tetapi jika semua itu hanya berakhir sebagai bahan mentah alias produk semi-olah, kita kehilangan nilai strategis nan sesungguhnya. Smelter, pabrik baterai, industri petrokimia, galangan kapal, dan manufaktur komponen kudu dipandang bukan hanya sebagai proyek bisnis, melainkan sebagai aset kedaulatan nasional nan tidak bisa ditawar.

4. Setiap Warga Adalah Bagian dari Ketahanan Nasional

Korea Selatan menerapkan konsep total national security: negara tidak hanya mengandalkan tentara, tetapi juga memobilisasi masyarakat sipil melalui persediaan nasional, pendidikan bakal disiplin industri, dan budaya kontribusi kolektif. Pekerja pabrik dianggap sebagai garis pertahanan nasional lantaran produksi mereka menopang negara. Insinyur, teknisi, guru, dan pekerja terampil mempunyai peran strategis nan setara dengan prajurit.

Indonesia perlu memperluas makna bela negara untuk era ini.

Programer nan membangun sistem digital nasional, petani nan menjaga ketahanan pangan, insinyur nan merancang mesin lokal, peneliti nan mengembangkan vaksin, dan pekerja pabrik nan memproduksi barang-barang strategis, mereka semua adalah garis depan kedaulatan modern. Kedaulatan sekarang tidak hanya dijaga di perbatasan laut, tetapi juga di laboratorium, pelabuhan, area industri, dan server pusat info nasional.

5. Gunakan Geopolitik untuk Transfer Teknologi

Korea Selatan tidak pasif menunggu bantuan. Ketika akses teknologi dari Amerika terbatas, mereka aktif mendekati Eropa, Jepang, dan apalagi negara-negara Timur Tengah untuk mendapatkan teknologi, investasi, dan komitmen keamanan. Mereka memainkan posisi geopolitik mereka secara cerdas, menukar akses ke pasar dan letak strategis mereka dengan transfer pengetahuan dan kapabilitas industri.

Indonesia duduk di atas posisi tawar nan luar biasa: persediaan mineral kritis terbesar di dunia, jalur maritim nan menghubungkan dua samudra, pasar konsumen terbesar keempat di dunia, dan bingkisan demografi nan tetap berlangsung. Namun potensi ini sering diserahkan tanpa adanya kompromi nan strategis.

Setiap investasi asing nan masuk ke Indonesia semestinya dinegosiasikan dengan syarat nan lebih ketat: transfer teknologi nan nyata dan terukur, training tenaga insinyur dan teknisi nasional, peningkatan kandungan lokal nan bertahap, riset berbareng nan melibatkan lembaga dalam negeri, dan akses ke jaringan ekspor global. Negara nan pandai tidak menjual pasarnya dengan nilai murah—ia menukar akses pasar dengan peningkatan kapabilitas nasional nan berlipat dobel nilainya dalam jangka panjang.

Kedaulatan Tidak Datang Sendiri

Dunia sedang memasuki fase di mana kekuatan tidak lagi dilihat hanya dari ukuran militer, tetapi dari kedalaman pedoman industri, keahlian teknologi, dan ketahanan rantai pasok. Korea Selatan membuktikan bahwa negara nan memulai dari kondisi rentan pun bisa bangkit menjadi kekuatan industri dunia—jika mempunyai visi nan tegas, birokrasi nan disiplin, dan keberanian mengambil keputusan besar di tengah ketidakpastian.

Indonesia tidak kekurangan modal awal. nan sering kita kekurangan adalah keberanian untuk bertindak sebelum krisis memaksa kita.

Di bumi nan semakin kembali ke logika kekuatan dan pemberontak internasional, negara nan tidak mempunyai industri strategis, teknologi mandiri, dan mentalitas bangsa nan percaya pada dirinya sendiri bakal selalu rentan, tidak peduli seberapa besar sumber daya alamnya.

Korea Selatan sudah menulis cetak biru mereka, bukan dalam kemewahan, tetapi di bawah ancaman alias kerentanan.

Kini giliran Indonesia menulis versinya sendiri. Dan waktu untuk memulai adalah sekarang, bukan kelak ketika tekanan sudah tak tertahankan.