Menteri PU Ungkap Alasan Ngamuk Saat Tinjau Sekolah Rakyat di Nganjuk

Jakarta, CNN Indonesia --

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo membeberkan argumen dirinya sempat mengamuk, tersulut emosi dan marah, saat meninjau proyek Sekolah Rakyat (SR) di Nganjuk, Jawa Timur, Sabtu (11/4) kemarin.

Ia mengatakan kemarahan itu dipicu rendahnya progres pembangunan Sekolah Rakyat di Nganjuk nan jauh tertinggal dibanding wilayah lain seperti Surabaya dan Sampang. Saat meninjau lokasi, dia justru mendapati tim teknisnya memberikan banyak alasan.

"Bicara Nganjuk dulu nih. Nganjuk kan memang sangat-sangat tertinggal ya. Masih berapa sih mungkin 15 persen lah. Nah, nan saya tidak suka dari tim saya itu adalah pada saat saya datang ngasih excuses gitu kenapa tertinggal. Bukannya ngasih saran gimana agar ketertinggalan itu bisa dikejar. Enggak. Excuse," kata Dody saat meninjau pembangunan SR di Kedung Cowek, Surabaya, Minggu (12/4).

Dody juga menyinggung adanya desas-desus dugaan praktik tidak sehat di kementeriannya. Ia menyoroti perilaku anak buahnya di Direktorat Jenderal Prasarana Strategis (DJPS) nan seolah enggan bersikap tegas kepada penyedia jasa, sehingga muncul spekulasi mengenai adanya aliran biaya alias 'setoran' nan menghalang pengawasan proyek.

"Saya ini agak-agak agak bingung juga nih. Kenapa kemudian tim saya kok seolah-olah takut kepada penyedia jasa? Memang ada rumor di luaran nih. Penyedia jasa ngasih sesuatu nih kepada pada tim saya, tapi kan rumor, saya enggak bisa buktikan. Cuman kebenaran nan saya terima di lapangan seperti kemarin terjadi di nganjuk," ucapnya.

Dody mengaku sangat jengkel memandang program prioritas presiden tak digarap dengan serius. Ia apalagi mengaku nyaris kehilangan kendali lantaran sangat tersulut emosi.

"Kalau hari kemarin saya tetap umur 20 tahun saya tonjok tuh kepala balainya, eh PPK-nya. Benar saya tonjok itu. Jengkel makanya saya itu. Janganlah main-main sama program pemerintah presiden. Apalagi nan bermaksud untuk menghapuskan kemiskinan ekstrem. Please deh. Kalau memang ada ASN-ASN nan enggak suka dengan Pak Presiden Prabowo Subianto, keluar dari ASN. Berhenti dari ASN. Jangan buat begini gitu loh," ujarnya.

Dody menilai program Sekolah Rakyat ini merupakan prioritas Presiden Prabowo Subianto untuk masa depan generasi bangsa, dan perihal itu sangat dibutuhkan untuk kalangan masyarakat prasejahtera.

"Apalagi program prioritas presiden untuk menghapuskan kemiskinan ekstrem. Sesuatu nan kita-kita semua enggak pernah mikirin tuh. Hanya seorang seorang negarawan nan berjulukan Prabowo Subianto nan mikirin gitu. Itu juga tetap diselewengkan," ucapnya.

Dody mengaku kekesalannya sebenarnya sudah terjadi sekitar dua bulan lampau saat mengetahui adanya ketidaksinkronan antara sasaran penyelesaian pembangunan Sekolah Rakyat nan diminta Presiden Prabowo dengan kebenaran perjanjian di lapangan.

Menurutnya, Presiden menginginkan gedung sekolah sudah bisa digunakan pada awal Juli 2026 ini, namun manajemen perjanjian justru mematok waktu penyelesaian nan lebih lama. Ia pun mengaku sudah menegur bawahannya sejak dua bulan lalu.

"Ternyata perjanjian sekolah rakyat itu 23 Juli berakhirnya. Lah kan ini kan jadi kayak seolah-olah melawan perintah presiden. Perintah presiden itu Juli itu adik-adik kita masuk ke Sekolah Rakyat baru. Nanti kontraknya 23 Juli coba. Ya, ya saya juga bingung," ucapnya.

"Tapi Pak Dirjen kan sebagai bosnya, saya marahin juga. Itu teman-teman terlihat tahu semua tuh. Ada saksinya. Saya enggak tahu jika ada rekaman, kasih saja [ke media], jika enggak ada ya sudah," tambah Dody.

Dody menegaskan proyek Sekolah Rakyat adalah program prioritas untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem. Ia memperingatkan jajarannya agar tidak bermain-main dengan program nan menyentuh langsung nasib masyarakat prasejahtera.

"Menteri itu pembantu presiden. ASN juga sama, ASN itu pembantu presiden gitu loh. Udahlah jangan main-main nan beginian gitu loh. Kalau main-main cari nan lain lah apa lah gitu. Bikin jalan kek, bikin jembatan, lu main-main boleh terserah. Eh program prioritas presiden janganlah. Apalagi program prioritas presiden untuk menghapuskan kemiskinan ekstrem," katanya.

Melihat kondisi tersebut, Dody menyatakan bakal segera melakukan langkah tegas dan mengevaluasi total jejeran DJPS. Ia merasa kepercayaannya terhadap tim pengawas di level pusat hingga wilayah sudah lenyap akibat kejadian ini.

"Ya jadi, minggu depan saya bakal pasti bongkar lenyap tuh urusan Prasarana Strategis. Saya sudah kasih warning dua bulan loh. Saya sudah rasa tim Prasarana Strategis, menjadi orang-orang nan tidak bisa saya percaya gini ini. Ya di atas ya, Jakarta, Pati Mura ya, Dirjen, Dirjen, Direktur dan seterusnya," ujarnya sembari bicara ke anak buahnya di letak peninjauan.

Dody menyebut ketegasan ini diperlukan lantaran kegagalan dalam mengawal program prioritas tersebut bakal menakut-nakuti posisinya. Ia menyadari sepenuhnya, sebagai pembantu presiden, tanggung jawab akhir berada pada dirinya.

"Kan enggak bisa kemudian saya punya tim nan melawan perintah presiden. Kalau saya diamkan ya saya pasti diganti oleh presiden kan ujungnya gitu," ucapnya.

Meski memberikan teguran keras untuk proyek di Nganjuk, Dody memberikan pujian bagi pengerjaan Sekolah Rakyat di Kedung Cowek Surabaya nan digarap oleh PT Waskita Karya. Proyek di Surabaya tersebut telah mencapai progres 45 persen dan dipastikan selesai tepat waktu untuk menampung sekitar 1.000 siswa.

"Bagus ini. bagus progress-nya. nan saya lihat Waskita top. Jadi sekolah rakyat dikerjakan Waskita dan CAG bagus. Progress-nya 45 persen ya. Insyaallah sesuai target. Ya mudah-mudahan sebelum 20 Juni ya. Perfect sekali," pungkasnya.

(frd/fea)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNN]