Mendagri Tito Bahas Persiapan Program Perumahan di Wilayah Perbatasan

Mendagri Muhammad Tito Karnavian selaku Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) membahas persiapan program perumahan di wilayah perbatasan.

Pembahasan ini dilakukan berbareng Sekretaris BNPP Makhruzi Rahman dan jejeran BNPP di Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Selasa (14/4/2026).

Dalam arahannya, Mendagri mengimbau jejeran BNPP agar memanfaatkan program pembaharuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) nan digagas oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) nan menyasar area perbatasan. I

a menyebut Kementerian PKP telah menganggarkan perbaikan 15.000 unit RTLH di wilayah perbatasan.

“Ini [Menteri PKP] Pak Ara, sudah menyampaikan 15.000, tadinya 10.000, ini [dinaikkan menjadi] 15.000. Kemudian, tugas daripada BNPP, ini saya minta, tangkap betul program ini. Ini betul-betul kerjakan dengan hati,” jelasnya.

Mendagri menugaskan BNPP agar memetakan wilayah perbatasan nan layak menjadi letak penyelenggaraan program tersebut, termasuk jumlah unit di masing-masing wilayah. Sementara itu, untuk info perincian masyarakat penerima program, BNPP dapat berkoordinasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS).

Sebab, kata Mendagri, BPS telah mengantongi info perincian kondisi sosial dan ekonomi masyarakat, termasuk nan tinggal di RTLH. Dengan demikian, penyelenggaraan program tersebut dapat lebih tepat sasaran sesuai dengan kriteria penerima.

“Karena [BPS] sudah melakukan survei, Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN),” ujarnya.

Lebih lanjut, Mendagri meyakini program tersebut bakal berakibat pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan, sehingga dapat memperkuat nasionalisme. Dengan demikian, mereka menjadi garda terdepan dalam menjaga kedaulatan negara di wilayah perbatasan.

“Nasionalisme, mereka bakal timbul. Itu [akan menjadi] buffer zone untuk pertahanan,” jelasnya.