Jakarta, CNN Indonesia --
Presiden Prabowo Subianto memanggil Penasihat Khusus Bidang Pertahanan Nasional Dudung Abdurahman dan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan ke Istana Merdeka, pada Selasa (21/4).
Setibanya di Istana, Dudung mengaku belum mengetahui secara pasti agenda nan bakal dibahas dalam pertemuan itu. Namun sebagai penasihat presiden, dia mengaku kerap dimintai pandangan mengenai beragam isu.
"Saya kan Penasihat Presiden tentunya mungkin ada hal-hal nan beliau minta saran masukan. Biasanya, beliau kan suka minta saran masukan dari kita sebagai penasihat," katanya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dudung mengisyaratkan pembahasan dalam pertemuan tersebut kemungkinan mencakup rumor strategis, baik dalam lingkup nasional maupun internasional. Ia juga tidak menampik kemungkinan pembahasan mengenai dinamika geopolitik global.
Dalam kesempatan itu, Dudung juga menanggapi sejumlah rumor nan belakangan menjadi perhatian, termasuk wacana blanket overflight dan kerja sama pertahanan dengan Amerika Serikat (AS).
Ia menilai Prabowo mempunyai pemahaman lebih luas mengenai rumor tersebut dan bakal membahasnya langsung dalam pertemuan. Selain itu, dia menegaskan bahwa pelanggaran wilayah udara tanpa izin tidak diperbolehkan menurut norma internasional.
Selain Dudung, Prabowo juga menggelar pertemuan tertutup dengan Luhut. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyebut pertemuan tersebut membahas kondisi ekonomi nasional serta perkembangan situasi global.
Teddy mengatakan kondisi ekonomi domestik dinilai tetap cukup stabil, meski pemerintah tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap akibat ketidakpastian global.
"Aktivitas ekonomi nasional dinilai tetap sangat terjaga, namun kewaspadaan tetap diperlukan. Pemerintah menyiapkan langkah antisipatif untuk merespons akibat bentrok dunia sekaligus menjaga momentum pertumbuhan," kata Teddy.
Dalam pertemuan itu, Luhut juga memaparkan sejumlah skenario kebijakan guna menjaga daya beli masyarakat sekaligus memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap terjaga, termasuk melalui penguatan digitalisasi pemerintahan.
"Ketua Dewan Ekonomi Nasional menyampaikan sejumlah skenario kebijakan untuk menjaga daya beli masyarakat serta memastikan APBN tetap terkendali, termasuk melalui penguatan digitalisasi pemerintahan (govtech)," katanya.
Selain itu, pembahasan juga mencakup penerapan digitalisasi support sosial nan saat ini tengah diuji coba di sejumlah daerah. Pemerintah mendorong agar penyaluran support menjadi lebih tepat sasaran.
"Digitalisasi support sosial saat ini tengah diuji coba di Banyuwangi dan bakal diperluas ke 42 kabupaten/kota. Langkah ini diharapkan meningkatkan transparansi dan ketepatan sasaran penyaluran bansos," ujarnya.
Tak hanya itu, pertemuan tersebut juga menyinggung kesempatan Indonesia dalam memanfaatkan situasi dunia untuk menarik investasi, termasuk dari area Timur Tengah.
"Seiring dinamika global, pemerintah juga memandang kesempatan untuk menarik arus modal, terutama dari Timur Tengah, melalui percepatan pembentukan Indonesia Financial Center guna memperkuat daya tarik investasi nasional," kata Teddy.
(fra/tfq/fra)
Add
as a preferred source on Google
[Gambas:Video CNN]
1 jam yang lalu
English (US) ·
Indonesian (ID) ·