Mandatori Biodiesel B50 Jalan 1 Juli 2026, Ini Masukan dari Para Ahli

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah bakal segera merealisasikan program mandatori pencampuran biodiesel sebesar 50% (B50) pada Solar di tahun ini. Sejumlah pihak pun memberikan masukan agar penerapan program tersebut melangkah dengan baik.

Anggota Dewan Energi Nasional (DEN), Satya Widya Yudha menilai, pada dasarnya program peningkatan bauran biodiesel hingga menuju B50 merupakan bagian dari rencana besar menuju Net Zero Emission (NZE) 2060. Program ini menyasar ke sektor nan paling berkontribusi terhadap emisi karbon, ialah industri dan transportasi.

Program biodiesel pun mempunyai perjalanan panjang dan telah dilakukan secara berjenjang mulai dari B5, B10, B20, B30, B40, hingga kali ini menuju B50. Pendekatan tersebut bermaksud agar proses penyesuaian industri, kesiapan bahan baku, hingga kesiapan teknologi dapat melangkah beriringan.

"Kita coba memandang apa nan bisa dilakukan agar program nan sudah ditetapkan dan sudah ada di dalam Kebijakan Energi Nasional (KEN) itu bisa kita capai secara bersama-sama," terang dia, dalam Energy Forum B50 Edition, dikutip Rabu (8/4/2026).

Satya menambahkan, program B50 mesti bisa menjaga keseimbangan antara dua tujuan utama, ialah mengurangi emisi karbon melalui penggunaan daya terbarukan serta menjaga penerimaan negara dari ekspor komoditas minyak kelapa sawit alias crude palm oil (CPO).

Dalam kesempatan nan sama, Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno memandang, program peningkatan campuran biodiesel dari B40 ke B50 menjadi bagian krusial dari agenda transisi daya nasional. Namun, dia mengingatkan bahwa penerapan program tersebut kudu mempertimbangkan dua konsep dasar utama ialah ketahanan daya serta keahlian dan kebutuhan nasional.

Pada dasarnya, penerapan biodiesel ditujukan untuk memperkuat ketahanan daya nasional. Melalui program tersebut, Indonesia bisa mengurangi impor solar. Bahkan, Indonesia bisa mencapai surplus atas bahan bakar solar.

"Kedua, keahlian dan kebutuhan. Nah keahlian kita seperti apa? Untuk bisa meningkatkan bauran B40 meningkatkan menjadi B50. Termasuk juga kebutuhannya sekarang ini. Kebutuhannya apakah kemudian kebutuhan itu kelak misalkan bakal mengorbankan perihal nan lain," jelasnya.

Eddy melanjutkan, dirinya menyoroti tantangan dalam penerapan B50 nan menuntut adanya peningkatan produksi sawit di dalam negeri. Risikonya, program ini kudu mengorbankan lahan jika memang upaya peningkatan produksi lewat strategi intensifikasi belum bisa dilakukan secara optimal.

Selain itu, program B50 juga menuntut kesiapan kilang minyak nan memadai agar kebutuhan secara nasional bisa terpenuhi. Hal lain nan perlu diperhatikan adalah akibat program B50 bagi kendaraan dan transportasi nan memerlukan penyesuaian alias revitalisasi agar mesinnya cocok untuk mengkonsumsi bahan bakar tersebut.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Mukti Sardjono mengatakan, salah satu tantangan penerapan B50 adalah keahlian produksi minyak kelapa sawit alias CPO nasional nan condong stagnan. Dalam 5 tahun terakhir, produksi CPO nasional ada di kisaran 48 juta ton sampai 51 juta ton.

Di tengah stagnannya produksi, konsumsi CPO di dalam negeri terus meningkat, terutama semenjak ada program mandatori biodiesel. Sebagai gambaran, pada 2023 lampau konsumsi CPO untuk biodiesel sudah melampaui konsumsi untuk pangan.

Ketika B40 diimplementasikan, konsumsi CPO untuk mendukung program tersebut mencapai lebih dari 12 juta ton. Apabila B50 diterapkan, maka kebutuhan CPO untuk biodiesel bakal naik menjadi sekitar 16 juta ton. Imbasnya, Indonesia mesti mengorbankan ekspor CPO demi memenuhi kebutuhan program prioritas di dalam negeri.

"Ketahanan daya kudu dijaga daya hilir juga kudu dijaga. Mau tidak maunya dikorban adalah ekspor. Kalau ekspornya turun, pendapatan pungutan ekspor juga turun. Pungutan ekspor padahal selama ini pungutan ekspor itulah nan digunakan untuk subsidi biodiesel," ujar dia.

Oleh lantaran itu, mau tidak mau produksi CPO dalam negeri kudu ditingkatkan untuk menyukseskan program B50. Jika tidak, maka ada kemungkinan ekspor CPO kembali mengalami penurunan lantaran produksi nasional diprioritaskan untuk program B50.

Sejauh ini, hambatan dalam meningkatkan produksi berangkaian dengan kesiapan lahan nan dibatasi oleh moratorium alias larangan penambahan lahan sawit baru.

GAPKI juga menyebut, pemerintah aktif melakukan upaya peningkatan produktivitas melalui program peremajaan sawit rakyat (PSR) sejak 2015-2016 lampau dengan menargetkan 180.000 hektare (Ha) per tahun. Hanya saja, realisasinya belum sesuai harapan.

Lantas, Mukti menyarankan kepada pemerintah untuk menyediakan area unik nan ditujukan untuk produksi sawit mengenai program B50. Lahan tersebut bisa dikelola oleh BUMN. Hal ini dilakukan agar program tersebut tidak mengganggu kebutuhan CPO untuk sektor pangan maupun ekspor.

"Jadi itu tidak bakal mempengaruhi terhadap kebutuhan pangan, kebutuhan ekspor. Jadi bukalah moratorium terlebih, dibuka tapi unik untuk BUMN," katanya.

Di lain pihak, Sekretaris Jenderal Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), Kukuh Kumara berambisi program B50 bisa diterapkan melalui transisi berjenjang dan pengetesan teknis nan lebih komprehensif. Sebab, setiap ada perubahan kebijakan mandatori biodiesel pasti bakal berakibat langsung bagi para pengguna kendaraan bermotor.

Sebenarnya, produsen otomotif sudah dilibatkan dalam uji coba awal B50 hingga lebih dari 10.000 kilometer (km). Sejauh ini, belum ditemukan masalah besar pada kendaraan seperti nan pernah terjadi ketika program B35 diujicoba. Kinerja kendaraan pun relatif tetap cukup stabil.

"Sekarang mungkin tahapnya adalah menguji coba di daerah-daerah nan relatif suhunya dingin," ucap dia.

Kukuh mengingatkan, akibat terhadap performa mesin kendaraan tetap ada ketika dilakukan pencampuran biodiesel dengan takaran nan lebih tinggi. Dalam perihal ini, ada potensi penurunan performa mesin sekitar 2,5% hingga 3%. Namun, nomor ini semestinya tetap bisa ditoleransi dari kacamata pelaku industri otomotif.

Tak hanya itu, Kukuh juga mengingatkan kepada pemerintah agar siap siaga dalam menyediakan bahan bakar B50 secara merata di seluruh Indonesia. Sebab, tantangan penerapan B50 terjadi pada kendaraan diesel nan beraksi di letak terpencil seperti area pertambangan, perkebunan, alias hutan.

"Nah, terutama untuk kendaraan komersial nan menggunakan diesel. Ini kan operasinya luar kota, bisa di tengah hutan. Ini iba jika mereka punya masalah. Nah, dengan prinsipal kami pernah memonitor. Ada laporan tidak ya jika supirnya itu di tengah rimba begitu punya masalah, apapun dilakukan nan krusial bisa jalan," ungkap dia.

Anggota DEN, Fadhil Hasan menambahkan, dalam penerapan program B50, terdapat koordinasi antara Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) dan Gaikindo.Tujuan koordinasi ini ialah untuk memastikan tingkat pencampuran biodiesel sesuai dengan ketetapan pemerintah sekaligus memastikan penerapan B50 tidak menimbulkan akibat terhadap keahlian kendaraan.

"Ada komisi nan memastikan bahwa program ini jika dijalankan dengan pada bauran tertentu misalnya, itu tidak bakal membahayakan alias membikin penurunan keahlian daripada kendaraan tersebut," tandas dia.

Bahlil Ungkap B50 Jalan 1 Juli 2026

Sebagaimana diketahui, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan bahwa kebijakan mandatori pencampuran biodiesel sebesar 50% (B50) pada Solar bakal mulai melangkah pada 1 Juli 2026 mendatang.

Menurut dia, pemerintah sudah melakukan uji coba B50 selama 6 bulan. Uji coba tersebut dilakukan di beragam jenis mesin, mulai dari perangkat berat, kereta api, hingga truk. Dengan demikian, sasaran penerapan B50 bisa diterapkan mulai 1 Juli 2026 mendatang.

"Tetapi sejenak lagi bakal final dan sampai dengan hari ini uji cobanya alhamdulillah cukup baik. Dan 1 Juli mulai diterapkan penerapan B50," katanya saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM dikutip Selasa (7/4/2026).

Penerapan B50 juga sesuai dengan tujuan pemerintah saat ini ialah mendiversifikasi sumber daya dalam negeri. Hal itu juga sejalan dengan antisipasi eskalasi geopolitik bumi nan tidak menentu saat ini.

"Bayangkan sekarang jika tidak ada kita diversifikasi, kita mau berambisi kepada siapa," imbuhnya.

(pgr/pgr) [Gambas:Video CNBC]