Lulusan Keguruan Tiap Tahun 490 Ribu, Lowongan Kerja Guru Cuma 20 Ribu

Jakarta, CNN Indonesia --

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) menyoroti program studi (prodi) kependidikan alias keguruan menjadi salah satu penyumbang ketimpangan terbesar antara jumlah lulusan dan rasio kesiapan lapangan kerja.

Sekjen Kemendiktisaintek Badri Munir Sukonco menyatakan hasil kajian instansinya mencatat sekitar 450 ribu lulusan prodi keguruan setiap tahunnya rentan menjadi educated unemployment lantaran keterbatasan slot pekerjaan nan sesuai dengan bagian kejuruan.

"Keguruan kita meluluskan tiap tahun 490 ribu. Sementara kebutuhan untuk lulusan keguruan hanya 20 ribu," ujar Badri di aktivitas Simposium Nasional Kependudukan Tahun 2026 dalam siaran YotuTube BKKBN, dikutip Senin (27/4).

Berkaca pada situasi itu, Badri menggulirkan wacana untuk menghapus program studi (prodi) di perguruan tinggi nan mengalami kelebihan pasokan lulusan alias oversupply.

Seruan tegas ini diambil untuk menyesuaikan kompetensi lulusan dengan kebutuhan riil industri. Pemerintah memastikan bakal segera melakukan penertiban terhadap prodi nan sudah tidak relevan.

Tingginya nomor lulusan nan tidak terserap di bumi kerja menjadi landasan utama kebijakan pertimbangan ini, terutama dari golongan pengetahuan sosial nan mendominasi hingga 60 persen dari total statistik pendidikan tinggi.

"Ada kerelaan alias mungkin ada beberapa perihal nan kelak bakal kita eksekusi tidak terlalu lama mengenai prodi, prodi bakal kita pilih pilah alias jika perlu ditutup untuk bisa meningkatkan relevansi ini," kata Badri.

Menghadapi tantangan restrukturisasi akademik nan masif ini, pemerintah menyadari bahwa wacana penutupan alias perampingan prodi tidak bisa dieksekusi secara sepihak.

Oleh lantaran itu, Kemendiktisaintek secara unik meminta sinergi, dukungan, dan kebesaran hati dari konsorium Perguruan Tinggi Peduli Kependudukan (PTPK) untuk menata ulang arah pendidikan nasional demi masa depan.

"Jadi ini menurut kami di kementerian perlu kebijakan bersama. Kami berambisi juga support teman-teman dari PTPK (Perguruan Tinggi Peduli Kependudukan), tentunya bapak rektor nan ada di sini semuanya, agar ada kerelaan," ujar Badri.

[Gambas:Youtube]

Lebih lanjut, Badri menyinggung kejadian perguruan tinggi di Indonesia nan saat ini condong menggunakan pendekatan market driven strategy dalam membuka sebuah prodi.

Artinya, pihak kampus sekadar membuka bidang nan sedang laku manis diminati calon mahasiswa.

"Saya bisa ngecek juga itu misalnya tahun 2028, sebenarnya kita sudah oversupply master jika misalnya ini dibiarkan. Oversupply master itu jika misalnya kita pakai standar minimal World Bank. Apalagi terjadi maldistribusi, ketidakseimbangan pengedaran di beragam daerah," terang Badri.

Pada akhirnya, penataan ulang prodi ini dinilai menjadi syarat absolut bagi Indonesia dalam mengelola bingkisan demografi.

"Memang saat ini bingkisan demografi digaungkan di mana-mana, tapi jika pendidikan tinggi nan diharapkan bisa mengantar untuk kita menjadi negara maju itu tidak kita sesuaikan dengan kebutuhan pertumbuhan ekonomi ke masa depan, tentunya tidak bakal match," tegasnya.

(kna/gil)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNN]