Liburan ke Jepang Makin Mahal, Pajak Turis Naik 3 Kali Lipat Mulai Juli 2026

Pemerintah Jepang bakal meningkatkan pajak turis internasional hingga tiga kali lipat, sebagai upaya menekan lonjakan visitor dan mengatasi masalah overtourism atau pariwisata berlebih di sejumlah destinasi populer.

Mulai 1 Juli 2026, pajak keberangkatan internasional nan sebelumnya sebesar 1.000 yen alias Rp 107 ribu per orang, bakal naik menjadi 3.000 yen, alias sekitar Rp 330 ribu per wisatawan.

Dilansir Fox News, kebijakan ini muncul setelah sejumlah wilayah di Jepang mengalami overtourism, terutama saat musim kembang sakura nan setiap tahun menarik jutaan turis dari beragam negara.

Salah satu dampaknya terjadi di Fujiyoshida, nan memutuskan membatalkan pagelaran kembang sakura tahun ini. Keputusan tersebut diambil menyusul keluhan soal kemacetan lampau lintas, penumpukan sampah, dan gangguan akibat membludaknya wisatawan.

Perwakilan Kedutaan Jepang di Washington DC, Hokuto Asano, mengatakan negaranya menargetkan 60 juta visitor mancanegara, dan pemasukan 15 triliun yen dari sektor pariwisata pada 2030.

Namun, pemerintah Jepang juga mau menjaga keseimbangan antara pertumbuhan pariwisata dengan kualitas hidup penduduk lokal, serta mendorong kunjungan ke destinasi di luar kota-kota utama.

Menurut Asano, jumlah visitor asal Amerika Serikat ke Jepang menunjukkan pertumbuhan kuat. Pada Februari tahun ini, tercatat sekitar 220 ribu kunjungan, naik 15 persen dibanding tahun sebelumnya.

Ia juga menyebut penurunan jumlah visitor asal China sukses ditutupi oleh kenaikan kunjungan dari banyak negara lain, sehingga total visitor asing tetap meningkat.

Jepang Siapkan Sistem Masuk Baru

Selain kebijakan pajak baru, Jepang juga tengah menyiapkan sistem masuk digital berjulukan Japan Electronic System for Travel Authorization (JESTA), guna mempercepat proses kehadiran sekaligus memperketat keamanan.

Melalui sistem itu, visitor kemungkinan diwajibkan mendaftar sebelum perjalanan dan bayar biaya tambahan sekitar 3.000 yen. Namun, pemerintah Jepang menyatakan patokan final, biaya, dan sistem pungutan tetap dalam tahap pembahasan.