KPAI Soroti Pelibatan Anak saat Demo 2025, Minta Polisi Ungkap Aktor di Baliknya

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyoroti dugaan pemanfaatan dan pelibatan anak secara masif dalam rangkaian unjuk rasa dan kerusuhan pada Agustus hingga September 2025 lalu.

KPAI secara unik meminta pihak kepolisian untuk mengusut dan membuka secara transparan siapa tokoh di kembali mobilisasi ribuan anak tersebut ke area konflik.

Komisioner KPAI, Silvana Apituley mengungkapkan, pelibatan anak-anak dalam tindakan massa nan berujung ricuh ini merupakan pola berulang nan sangat mengkhawatirkan dan kudu segera diusut tuntas.

"KPAI itu mendorong agar polisi dapat membuka kepada publik sejauh mana pelibatan anak dalam demo-demo berhujung rusuh," ujar Silvana dalam konvensi pers penyampaian laporan Tim Independen LNHAM di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Senin (20/4).

Berdasarkan pemantauan KPAI, mobilisasi massa di bawah umur dalam skala besar seperti ini bukanlah kejadian nan pertama kali terjadi. Tercatat sudah ribuan anak nan terseret ke dalam pusaran bentrok serupa dalam satu dasawarsa terakhir.

"Karena pola seperti ini bukan baru pertama kali terjadi, berulang. Dan nan melibatkan anak sampai 1.000 lebih anak terlibat itu sudah kedua kali di dalam peristiwa nan mirip selama 5 sampai 10 tahun terakhir," tegasnya.

Mengingat rekam jejak tersebut, KPAI meminta abdi negara penegak norma untuk tak hanya menindak pelaku kerusuhan di lapangan, tetapi juga mengungkap tokoh intelektual nan sengaja memanfaatkan dan memobilisasi golongan rentan tersebut demi kepentingan tertentu.

"Jadi mengingat pola-pola nan berulang ini, sebenarnya KPAI berambisi polisi bisa membuka kepada publik mengenai dengan perihal ini," pungkas Silvana.

Berdasarkan temuan investigasi Tim Independen Lembaga Nasional Hak Asasi Manusia (LNHAM), anak-anak nan dilibatkan dalam kerusuhan Agustus-September 2025 kebanyakan berada di rentang usia SMP hingga SMA/SMK sederajat.

Sebagian dari mereka merupakan anak putus sekolah alias berasal dari family tidak utuh nan secara sengaja didatangkan dari luar wilayah letak demonstrasi, seperti dari wilayah Jawa Barat dan Banten untuk mengikuti tindakan di Jakarta.