Komisi VIII DPR Rapat Bareng Menhaj-BPKH, Bahas Update Persiapan Haji 2026

Komisi VIII DPR RI menggelar rapat kerja berbareng Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf dan jejeran di Kompleks Parlemen, Rabu (8/4). Rapat tersebut membahas perkembangan persiapan penyelenggaraan ibadah haji 2026.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR, Abdul Wachid, mengatakan rapat ini difokuskan pada pengawasan kesiapan haji 2026 sekaligus isu-isu aktual nan memengaruhi pelaksanaannya.

“Sesuai dengan agenda aktivitas rapat hari ini, Komisi VIII DPR RI melaksanakan rapat kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Haji dan Umrah Republik Indonesia dan Rapat Dengar Pendapat dengan Kepala Badan Pelaksana Haji dengan agenda persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 Hijriah alias 2026 Masehi serta isu-isu aktual,” ucap Wachid.

Ia menyoroti kondisi dunia nan berpotensi berakibat pada biaya penyelenggaraan haji tahun depan.

“Sebagaimana kita pahami bersama, kondisi keamanan di Timur Tengah saat ini tetap belum membaik dan nan perlu dicermati dampaknya secara unik terhadap biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 Hijriah alias 2026 Masehi,” tutur Wachid.

Tanya Potensi Kenaikan Biaya

Komisi VIII meminta penjelasan pemerintah mengenai kemungkinan kenaikan biaya haji dan sumber pembiayaannya.

“Satu, apakah terdapat potensi kenaikan biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 Hijriah alias 2026 Masehi dari besaran nan telah ditetapkan? Jika terdapat kenaikan, maka pada komponen apa sajakah kenaikan tersebut?” ucap Wachid.

Komisi VIII juga mempertanyakan progres persiapan teknis penyelenggaraan haji 2026, termasuk perjanjian jasa nan telah disepakati.

“Dua, sejauh mana persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 Hijriah alias 2026 Masehi per hari ini? Apakah seluruh perjanjian jasa nan ditandatangani... telah sesuai dengan konklusi rapat kerja pada tanggal 29 Oktober 2025?” kata Wachid.

Selain itu, DPR menyoroti kesiapan skema murur dan tanazul bagi jemaah.

“Tiga, apakah konsep penyelenggaraan murur dan tanazul nan bakal dilaksanakan betul-betul telah dipersiapkan? Berapa banyak jumlah jemaah haji nan bakal melaksanakan murur dan tanazul?” tutur Wachid.

Fasilitas Armuzna Disorot

Komisi VIII menilai, akomodasi di Armuzna tetap perlu mendapat perhatian.

“Komisi VIII DPR RI belum memandang progres nan signifikan mengenai beragam akomodasi jasa di Armuzna seperti maktab nan belum di-paving block, jumlah toilet nan kudu lebih banyak untuk jemaah wanita namun belum nampak progres pembangunannya,” ucap Wachid.

Selain itu, DPR meminta penjelasan mengenai kemungkinan penggunaan biaya haji jika terjadi penambahan biaya.

“Satu, jika terjadi penambahan biaya penyelenggaraan ibadah haji, apakah dimungkinkan diperoleh dari biaya nan telah dikelola oleh BPKH?” kata Wachid.

Rapat dilanjutkan dengan mendengar paparan dari Menhaj Irfan. Hingga buletin ini dibuat, rapat tetap berlangsung.