Komdigi Berikan Deadline hingga Juni untuk Platform Patuhi PP Tunas

Komdigi Berikan Deadline hingga Juni untuk Platform Patuhi PP Tunas (Niko Prayoga)

JAKARTA - Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) menyatakan delapan platform sasaran utama telah mematuhi Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP Tunas).

Hal itu diungkapkan langsung oleh Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid di Kantor Kementerian Komunikasi dan Digital. Meutya mengatakan, kepatuhan delapan platform itu ditutup dengan komitmen Roblox terhadap PP Tunas.

“Jadi ini Roblox hari ini menutup rangkaian delapan platform pertama nan telah kita umumkan di awal Maret,” kata Meutya, dikutip Jumat (1/5/2026).

Sebelumnya, ada delapan platform utama nan disasar Kementerian Komunikasi dan Digital dalam penegakan PP Tunas guna memberikan perlindungan digital bagi anak-anak di Indonesia. Delapan platform tersebut di antaranya TikTok, Threads, YouTube, Facebook, Instagram, X, Bigo Live, dan Roblox. 

Namun, dia menegaskan, langkah penerapan PP Tunas tidak hanya berakhir pada delapan platform tersebut. Sebab jika hanya platform tertentu disasar, tetap ada kemungkinan celah ketidakpatuhan dari platform lain dan menjadi opsional anak-anak di bawah usia 16 tahun untuk membuka platform tersebut. 

“Tapi kita tidak berakhir di delapan platform ini. Karena ranah digital itu jika kita atensi alias intervensi satu dua dia bakal beranjak ke lainnya. Maka dari itu atas nama keadilan aturan, maka ini bakal bertindak untuk semuanya,” tegas dia.

Karena itu, Meutya memberikan tenggat kepada seluruh platform digital untuk melakukan self assasement dan diserahkan kepada Komdigi. Nantinya, Komdigi menilai apakah platform itu telah berkomitmen mematuhi PP Tunas alias tetap perlu ada perbaikan dalam beragam fitur mereka.

“Kami sudah memberikan waktu kita ingatkan juga dalam forum ini bahwa sampai Juni adalah waktu di mana platform melakukan self assasement. Jadi sekali lagi sampai Juni teman-teman platform punya waktu untuk melakukan self assessment kemudian Komdigi bakal juga memandang apakah self assessment nan dilakukan adalah betul,” tutur Meutya.