Kinerja Ekspor China Melambat Tajam, Tertekan Perang di Iran

Kinerja ekspor China melambat tajam pada bulan Maret dibandingkan bulan-bulan sebelumnya, mencerminkan meningkatnya tekanan pada ekonomi terbesar kedua di bumi lantaran perang di Iran mengganggu pasokan daya global.

Berdasarkan laporan Bloomberg, ekspor hanya naik 2,5 persen dibandingkan tahun sebelumnya, menurut pernyataan nan dirilis oleh Administrasi Umum Bea Cukai pada hari Selasa.

Angka tersebut melambat dibandingkan dengan perkiraan median sebesar 8,6 persen dalam survei ahli ekonomi Bloomberg dan kenaikan nyaris 40 persen pada bulan Februari.

Sebaliknya, impor melonjak dengan laju tercepat sejak akhir tahun 2021 dan naik nyaris 28 persen, menghasilkan surplus perdagangan sebesar USD 51 miliar — terkecil dalam lebih dari setahun.

Adapun pengiriman ke AS ambruk lebih dari 26 persen, melanjutkan penurunan setelah mengakhiri serangkaian penurunan dua digit pada bulan Februari.

Data ini menutup bulan nan penuh gejolak bagi pasar dan ekonomi global, setelah serangan AS dan Israel terhadap Iran dan pembalasan Teheran menyebabkan kekacauan di seluruh Timur Tengah dan sekitarnya.

Seperti diketahui, penutupan Selat Hormuz secara oleh Iran mendorong kenaikan biaya material, mulai dari plastik hingga serat, dengan mengganggu titik transit utama untuk aliran daya nan menyumbang sekitar seperlima dari minyak dan gas alam cair dunia. Banyak pabrik di Tiongkok nan berhadapan langsung dengan konsumen mengalami penurunan keuntungan.

Dampak krisis minyak diredam oleh lonjakan investasi AI dunia selama beberapa bulan. Hal itu mendorong kenaikan nilai chip memori dan menyebabkan pertumbuhan ekspor nan eksplosif dari negara-negara Asia seperti Korea Selatan dan Taiwan .

Di China, nilai ekspor sirkuit terpadu melonjak nyaris 70 persen dalam dua bulan pertama tahun ini. Sementara peralatan listrik meroket lebih dari 50 persen.

Faktor pendukung lain untuk ekspor Tiongkok muncul ketika putusan Mahkamah Agung AS pada akhir Februari membatalkan tarif nan diberlakukan Presiden Donald Trump.