Habib Gerindra: Saiful Mujani Kritik Atau Operasi Politik?

Jakarta, CNN Indonesia --

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habiburokhman mengkritik pernyataan pengamat politik senior Saiful Mujani soal wacana menjatuhkan Presiden Prabowo Subianto.

Habib mempertanyakan kritik Mujani, apakah didasarkan untuk perbaikan alias justru sebagai operasi politik partisan.

"Kita tahu bahwa Saiful Mujani adalah elite politik kaya raya nan selama ini berseberangan dengan Presiden Prabowo, termasuk pada Pilpres lalu. Apakah kritik Saiful Mujani murni disebarkan untuk perbaikan, alias perihal tersebut hanya operasi politik partisan?" kata Habib dalam keterangannya, Senin (13/4).

Ketua Komisi III DPR bagian keamanan itu juga mengaku setuju dengan pernyataan Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indrawijaya nan menyebut kejadian inflasi pengamat.

Menurut Habib, banyak pengamat nan menyampaikan kritik membangun, namun tak sedikit pula para pengamat nan justru merusak alias toksik. Di antara nan kedua, kata Habib, mereka mendaku sebagai pengkritik namun nan mereka sampaikan adalah propaganda hitam, ketidakejujuran dan kebencian.

"Bisa saja motif mereka hanyalah merebut kekuasaan baik dengan jalur konstitusional maupun dengan jalur inkonstitusional," ujar dia.

Menurut Habib, Mujani mempunyai kewenangan untuk merebut kekuasaan. Namun, dia menilai, terlalu besar ongkos politik nan kudu dibayar oleh masyarakat jika perebutan kudu dilakukan secara inkonstitusional.

Habib menuturkan Prabowo mempunyai waktu lima tahun untuk menepati janjinya dan rakyat bisa mengevaluasinya pada 2029. Jika memuaskan, rakyat bisa memilihnya kembali, begitu pula sebaliknya.

"Jika keahlian Pak Prabowo tidak memuaskan rakyat bisa hentikan mandat, namun jika dianggap memuaskan rakyat bisa lanjutkan memberi mandat untuk 5 tahun berikutnya," ujar Habib.

Saiful Mujani beranggapan pernyataannya nan menyerukan konsolidasi untuk menjatuhkan Presiden Prabowo Subianto bukan corak makar, namun bagian dari sikap politik.

Menurut dia, sikap politik berada satu tingkat di bawah partisipasi politik alias tindakan politik. Partisipasi politik, kata dia, adalah inti dari demokrasi. Mujani mengatakan tidak ada kerakyatan tanpa partisipasi politik.

Namun, pernyataan itu belakangan berbuah laporan polisi atas dugaan penghasutan. Dia sekarang dihadapkan dengan dua proses norma atas dugaan penghasutan buntut pernyataannya.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto meminta publik untuk tidak membawa perkara ini ke ranah rumor politik.

"Kami juga membujuk untuk kita sama-sama bijak, tidak menjadikan laporan dua penduduk masyarakat tadi mengenai tentang kriminalisasi, dibawa ke rumor SARA, politik," kata Budi kepada wartawan, Jumat (10/4).

(thr/wis)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNN]