Gelontorkan Dana Tahap II, Pemerintah Percepat Perbaikan Rumah Terdampak Bencana

Pemerintah menggelontorkan biaya stimulan perbaikan rumah rusak tahap II kepada masyarakat terdampak bencana di Kabupaten Aceh Tamiang. Langkah ini sebagai upaya pemerintah dalam mempercepat perbaikan rumah masyarakat terdampak musibah hidrometeorologi Sumatera khususnya nan rusak ringan dan sedang.

Penyerahan support tersebut berjalan secara hybrid dari Kompleks Kantor Bupati Aceh Tamiang, Aceh, Selasa (21/4/2026). Penyerahan dipimpin oleh Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno nan didampingi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian.

Keduanya juga menyaksikan secara virtual penyerahan support perbaikan rumah rusak di Kabupaten Tapanuli Tengah nan dipimpin oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto.

Sebelumnya, pemerintah telah menyerahkan support tahap pertama pada 13 Februari 2026 nan dipimpin oleh Menko Pratikno dari Tapanuli Utara nan diikuti Mendagri di Aceh Tamiang dan Kepala BNPB di Lhokseumawe

Dalam penjelasannya, Mendagri nan juga menjabat sebagai Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera menekankan bahwa pemerintah sejak awal telah menyiapkan skema support terstruktur berasas tingkat kerusakan rumah warga, mulai dari rusak ringan, sedang, hingga berat alias hilang.

Ia menjelaskan, untuk rumah rusak ringan dan sedang, support diberikan melalui BNPB masing-masing sebesar Rp15 juta dan Rp30 juta. Sementara itu, penanganan rumah rusak berat dilakukan melalui beragam skema, termasuk pembangunan kediaman sementara (huntara) dan kediaman tetap (huntap) dengan melibatkan kementerian, lembaga, serta support pihak nonpemerintah.

“Prinsip kita adalah mau memberikan support secepat mungkin, secepat mungkin, kenapa? Supaya nan terdampak betul-betul bisa memperbaiki rumahnya dan juga antusias kembali,” tegasnya.

Ia menambahkan, pemerintah menerapkan sistem pendataan berjenjang agar support dapat segera disalurkan tanpa kudu menunggu seluruh wilayah terdampak selesai didata. Langkah ini dinilai krusial untuk mencegah kerusakan rumah nan awalnya ringan alias sedang menjadi lebih parah akibat keterlambatan penanganan.

Di sisi lain, pemerintah tetap membuka kesempatan pengajuan pada tahap berikutnya bagi masyarakat nan belum terdata, dengan tetap melalui proses verifikasi nan ketat agar support tepat sasaran.

“Sehingga kita harapkan semua nan terdampak betul-betul dapat menerima support dari pemerintah,” pungkasnya.

Sementara itu, Menko PMK Pratikno menjelaskan total support nan diberikan di Aceh Tamiang dan Tapanuli Tengah pada kesempatan tersebut sebanyak Rp117, 96 miliar nan diberikan kepada sekitar 4.469 kepala family (KK), baik nan rumahnya rusak ringan maupun sedang.

Ia mengungkapkan, hingga saat ini total support nan sudah diberikan pemerintah pusat kepada masyarakat di tiga provinsi terdampak sebanyak Rp654,87 miliar untuk 29.786 KK.

"Ini adalah support untuk rumah rusak ringan dan rusak sedang untuk tiga provinsi. Jadi Bapak-Ibu minta support kepada Bapak-Ibu nan datang di sini, ini (bantuan) dimanfaatkan secara baik," jelas Pratikno.

Dalam kesempatan tersebut, turut datang Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah, Bupati Aceh Tamiang Armia Pahmi, Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Kemendagri Safrizal ZA, Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Halilul Khairi, serta pejabat mengenai lainnya.