Disorientasi Kepemimpinan

Problem psikologis kerap muncul dan dihadapi para pemimpin dunia, di pucuk kekuasaan. Dalam perspektif neurosains, terjadi disorientasi sistemik akibat intoksikasi kewenangan.

Pada bahasa awam, dikenal sebagai corak kepemimpinan nan arogan dan temperamental. Situasi ini, dengan mudah terlihat dari tindakan gegabah, seperti meluapkan kemarahan di media sosial apalagi dengan diksi kasar tanpa filter.

Demikianlah kekuasaan, nan mempunyai daftar pengaruh samping memabukkan, hingga bisa mengaburkan kewarasan, dalam titik ekstrim dapat membikin pemegangnya merasa mempunyai keimunan moral.

Fenomena pemimpin nan lepas kendali, kehilangan kontrol diri, bukan sekadar masalah style komunikasi, melainkan ancaman bagi kepentingan publik. Akhir-akhir ini, bumi merasakan perihal tersebut.

Sindrom Hubris

Berdasarkan penelitian, teridentifikasi nan disebut hubris syndrome (Owen & Davidson, 2009), sebuah gangguan kepribadian (acquired personality disorder) nan muncul lantaran seseorang memegang kekuasaan terlalu besar, dan terlalu lama tanpa kontrol nan memadai.

Dengan begitu, panggung bumi terlihat bukan sebagai realitas kompleks, melainkan pentas untuk mencari kejayaan individu. Personifikasi terlihat ketika berbincang tentang diri mereka, dalam posisi orang ketiga, menunjukkan identifikasi perorangan nan berlebihan.

Perlekatan pribadi dalam kekuasaan, menjadikan kepentingan publik tersisih sebagai tujuan. Konsekuensi nan terjadi adalah hilangnya tanggung jawab kepada publik alias hukum, diasumsikan hanya berhutang pada sejarah semata (Owen, 2006).

Neurobiologi Kekuasaan

Transformasi kepemimpinan nan impulsif, berasas riset Dacher Keltner, guru besar ilmu jiwa UC Berkeley, memberi jawaban mengejutkan, kekuasaan dapat menyebabkan kerusakan otak fungsional.

Dalam studi selama dua dekade, Keltner menemukan bahwa subjek nan berada di bawah pengaruh kekuasaan bertindak seolah menderita cedera otak traumatis pada lobus frontal. Wilayah otak tersebut, bertanggung jawab atas pengendalian impuls dan empati.

Akibatnya, para pemimpin menjadi kurang mahir dalam memandang perspektif pandang orang lain, alias mendeteksi penderitaan bawahan mereka: kejadian nan disebut power paradox.

Secara teknis, kekuasaan melumpuhkan proses saraf nan disebut mirroring (pencerminan). Neurosiantis Sukhvinder Obhi, menemukan bahwa otak orang nan sangat berkuasa berakhir melakukan simulasi mental terhadap pengalaman orang lain.

Hal ini menjelaskan argumen kenapa pemimpin dengan mudah menggunakan bahasa nan merendahkan, alias melakukan tindakan bentuk nan kasar tanpa rasa bersalah; dikarenakan saklar empati di otak mereka sedang dalam kondisi tidak berfungsi.

Jebakan Media Sosial

Disorientasi ini menemukan penguatnya di era digital. Media sosial bukan lagi sekadar perangkat komunikasi, melainkan ruang kemandang (echo chamber) nan mematikan. Algoritma platform digital menyodorkan info nan memvalidasi kepercayaan sang pemimpin.

Pada akhirnya menciptakan pengaruh konsensus tiruan (false consensus effect) dimana mereka merasa didukung semua pihak, meskipun realitanya berbalik.

Merujuk kajian model SPIN (status pursuit in narcissism) memperlihatkan bahwa pemimpin dengan kecenderungan narsistik, bakal menunjukkan kemarahan luar biasa (narcissistic rage) ketika mereka tidak mendapatkan pengesahan nan diharapkan di media sosial.

Semburan kata kasar dan provokasi viral bukan kecelakaan komunikasi, melainkan strategi neuro-psikologis untuk memulihkan status nan merasa terancam. Di titik tersebut, kontroversi terjadi lantaran performa ego pemimpin nan haus perhatian.

Peringatan Filsafat

Jauh sebelum neurosains berkembang, Plato dalam Republik memperingatkan munculnya jiwa tiran. Digambarkan tiran sebagai orang nan membiarkan kemauan tanpa norma (lawless desires), biasanya muncul dalam mimpi tetapi mendominasi kehidupan nyata.

Tiran, menurut Plato adalah budak dari nafsunya sendiri, sehingga kehilangan keahlian untuk bersahabat, dan selalu hidup dalam ketakutan serta isolasi.

Disisi lain, Immanuel Kant menekankan jika kepemimpinan patut didasarkan pada categorical imperative -prinsip bahwa tindakan kudu berdasar norma moralitas universal. Pemimpin nan menggunakan kekuasaan, untuk memanipulasi orang lain, sebagai perangkat demi tujuan pribadi, adalah corak tertinggi dari degradasi moral.

Disorientasi kekuasaan bukan problem medis sang pemimpin, tetapi musibah bagi publik. Keputusan gegabah, bisa termanifestasi dalam kebijakan ekonomi impulsif hingga ancaman tindakan agresi fisik, serta kehilangan menghitung akibat menjadi inkompetensi hibristik.

Perlu mendorong keseimbangan kerasionalan nan logis dalam konteks kepemimpinan, dengan (i) sistem kontrol struktural, dimana sistem norma umum kudu menjadi pembatas bagi kekuasaan nan eksesif, (ii) bangunan kultur kritik, dimana menghidupkan perspektif nan berbeda, adalah langkah tersehat dalam menjaga logika kekuasaan.

Selain itu, publik juga perlu melatih diri menghindari bias retorika, seperti diksi kasar dianggap sebagai representasi kekuatan. Sebaliknya, kita perlu menyadari bahwa perilaku tersebut, boleh jadi pertanda sekaligus indikasi disorientasi klinis.

Kepemimpinan sejati, bukanlah tentang bunyi keras di media sosial, alias seberapa banyak musuh nan dapat diintimidasi, melainkan keahlian untuk mengendalikan ego demi kemaslahatan berbareng -bonum commune.