Dasco Sebut Ambang Batas Parlemen Masih Dikaji, Cari yang Tak Beratkan Parpol

Wakil Ketua DPR sekaligus Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menegaskan pembahasan mengenai periode pemisah dalam Revisi Undang-Undang (RUU) Pemilu tetap dalam tahap awal.

Dasco pun membantah bahwa pembahasan RUU Pemilu tersendat akibat perbedaan pandangan soal presidential threshold apakah dinaikkan hingga 8 persen alias justru diturunkan. Ia menyebut, formulasi periode pemisah tengah dikaji agar tidak memberatkan partai politik.

“Belum ada pembahasan seperti itu. Kita juga belum kemudian berkoordinasi dengan partai-partai. Coba cek saja jika ada, belum ada. Karena kita tetap konsentrasi itu di partai masing-masing untuk kemudian membikin formula,” ujar Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/4).

Ia menjelaskan, saat ini masing-masing partai tetap menyusun formulasi internal, termasuk mengenai skema periode pemisah nan dinilai ideal untuk sistem pemilu ke depan.

Terkait munculnya nomor periode pemisah seperti 6 persen hingga 8 persen, Dasco menyebut perihal itu tetap dalam tahap kajian dan belum menjadi keputusan final.

“Ya kita lagi lihat untuk periode pemisah nan kira-kira kemudian tidak memberatkan partai-partai nan lain,” katanya.

Dasco menegaskan pembahasan RUU Pemilu tidak bakal dilakukan secara terburu-buru. Ia juga tak setuju jika pembahasannya terlalu mepet.

“Saya rasa jika pembahasannya di akhir-akhir, justru kan kelak undang-undangnya kurang baik kali ya. Sementara jika dari sekarang ke Pemilu juga tetap juga agak lama. Jadi kita tetap memang perlu dilakukan pengkajian simulasi,” jelasnya.

Ia menambahkan, hingga sekarang belum ada sasaran waktu pasti untuk merampungkan RUU Pemilu. Menurutnya, perihal tersebut kudu didasarkan pada kesepakatan berbareng antarfraksi di DPR.

“Ya jika sasaran kan enggak bisa kita menargetkan sendiri. Harus kesepakatan fraksi-fraksi setelah kemudian mereka selesaikan. Karena fraksi-fraksi, partai-partai juga ada nan belum. Kami saja dari Gerindra, lantaran itu kan Pileg, Pilpres, nan kudu dibahas,” pungkasnya.