Amran Mau Penyaluran MinyaKita 100 Persen Lewat BUMN

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman membuka opsi penyaluran minyak goreng rakyat (MinyaKita) dilakukan sepenuhnya melalui badan upaya milik negara (BUMN). Langkah ini dinilai krusial untuk memperkuat pengawasan sekaligus menjaga stabilitas nilai di pasar.

Saat ini porsi pengedaran MinyaKita melalui pemerintah dan BUMN tetap berada di kisaran 35 persen dari total Domestic Market Obligation (DMO) Crude Palm Oil (CPO). Namun ke depan, Amran menyebut skema tersebut bisa ditingkatkan secara berjenjang hingga 65 persen, apalagi berpotensi mencapai 100 persen tergantung situasi.

“Kami minta ke depan kami sudah koordinasi dengan Pak Mendag, ini (porsi BUMN pangan) kan 35 persen (dari DMO). Kalau bisa ke depan kita naikkan lagi, Apakah 65 persen ke pemerintah, BUMN, alias 100 persen. Aku lihat situasinya nanti,” kata Amran di Kantor Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Rabu (15/4).

Menurut Amran jika seluruh pengedaran dilakukan lewat BUMN, maka pengendalian nilai bakal lebih mudah. Pemerintah juga dapat langsung meminta pertanggungjawaban andaikan terjadi lonjakan nilai di lapangan.

Amran mencontohkan kebijakan serupa pada komoditas daging sebelumnya, saat peran BUMN diperbesar agar ada pihak nan jelas untuk bertanggung jawab terhadap stabilitas harga.

Menurut dia selama ini gejolak nilai kerap terjadi lantaran tidak adanya pihak nan betul-betul bertanggung jawab. "Iya, BUMN. Biar mudah dikontrol. Kalau ada kenaikan harga, ya sudah BUMN-nya tanggung jawab,” katanya.

Meski demikian, Amran memastikan pelaku upaya tetap bakal dilibatkan dalam rantai distribusi, terutama di tingkat hilir. Dia menilai pengusaha mini dan UMKM tetap perlu diberi ruang untuk berpartisipasi.

“Jadi BUMN saja nan penanggung jawab. Tapi nan sampai lini berikutnya kan kasih lah pengusaha-pengusaha kecil, UMKM,” ujarnya.

Mau Perkuat BUMN Pangan

Amran juga menyebut pemerintah bakal memperkuat peran BUMN pangan, termasuk Perum Bulog, dalam menjaga stabilitas pasokan dan nilai komoditas strategis.

Dia menyebut sejumlah komoditas seperti daging, susu, kedelai, hingga bawang putih bakal masuk dalam skema penguatan peran BUMN ke depan. Bahkan, pemerintah tengah merancang keterlibatan langsung BUMN dalam penanaman.

“BUMN termasuk Bulog kudu kita perkuat ke depan. Jadi ini kan kita kejar lagi, susu dengan daging kan satu paket, kedelai (dan) bawang putih ini kita lagi kejar, kelak kita rancang, bawang putih, BUMN ikut menanam kedelai juga. Tapi nanti,” ujarnya.

Tujuannya agar tidak ada anomali dalam sistem pangan nasional, seperti kasus impor gula rafinasi nan bocor ke pasar di tengah produksi domestik nan tidak terserap optimal. Dia menduga kondisi tersebut tidak lepas dari praktik permainan alias mafia pangan.

“Kita upayakan. Supaya jangan terjadi seperti kemarin asing bin ajaib negeri gini. Kita impor gula, tapi gula dalam negeri tidak bisa laku, ada anomali kan. Kalau ada anomali ada apa di situ? Permainan, mafia,” ujarnya.

Dia menegaskan pemerintah bakal bertindak tegas terhadap pelanggaran nan merugikan masyarakat dan pelaku nan terbukti melakukan kecurangan bakal langsung diproses hukum.