Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memastikan biaya internet dalam program Kampung Internet ditanggung pemerintah. Biaya ditanggung selama enam bulan hingga satu tahun sejak program dimulai pada September 2025.
Direktur Akselerasi Infrastruktur Digital Komdigi, Mulyadi, mengatakan lama pembiayaan berjuntai pada kebijakan di masing-masing lokasi.
“Pembiayaan diberikan selama enam bulan sampai satu tahun, tergantung kebijakannya,” ujar Mulyadi di Lombok, Selasa (21/4).
Menurut Mulyadi, Komdigi membayarkan biaya tersebut langsung kepada penyedia jasa internet agar mereka bersedia membangun prasarana di wilayah pedesaan.
Ia menjelaskan, desa nan belum terjangkau jaringan fiber optik namun mempunyai potensi ekonomi bakal ditawarkan kepada penyedia jasa internet untuk dibangun jaringannya.
“Jadi di desa tersebut nan belum ada fiber optik dengan sudah ada create demand (potensi ekonomi), ini ditawarkan kepada penyelenggara fiber optik nan bersedia untuk menarik kabel ke sana, menyediakan jasa internet ke sana,” jelas Mulyadi.
Sementara itu, Staf Khusus Menkomdigi, Alfreno Kautsar Ramadhan, mengatakan Kampung Internet difokuskan pada desa dengan potensi ekonomi, seperti adanya UMKM nan mau memanfaatkan teknologi.
"UMKM kan pengin masuk ke e-commerce misalnya alias pengin menggunakan QRIS. Akhirnya pemerintah datanglah ke situ, mengecek, menyurvei, oh rupanya bisa market-nya,” jelas Alfreno.
Ia menambahkan, pemerintah memberikan insentif kepada penyedia jasa internet untuk memantik agar mereka membangun jaringan ke wilayah tersebut.
Menurut Alfreno, setelah akses internet tersedia, aktivitas ekonomi masyarakat bakal meningkat hingga pada akhirnya bisa berlangganan secara mandiri.
“Setelah diberi insentif, ekonomi bergerak. Masyarakat akhirnya bisa berlangganan sendiri, dan penyedia jasa juga mendapatkan keuntungan,” ujarnya.
Ia menyebut, penyedia jasa nan sebelumnya enggan masuk ke desa mulai tertarik setelah adanya insentif. Setelah satu tahun, jasa tersebut diharapkan dapat melangkah secara komersial.
Program Kampung Internet merupakan bagian dari upaya pemerintah meningkatkan fixed broadband yang saat ini baru mencapai sekitar 21% secara nasional.
Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, Komdigi menargetkan cakupan fixed broadband mencapai 90% di tingkat kecamatan dengan kecepatan hingga 100 Mbps pada 2029.
Sejauh ini, Komdigi telah membangun 1.282 titik akses internet di 22 desa nan tersebar di enam provinsi, ialah Sumatera Utara, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Lampung, dan Nusa Tenggara Barat.
Program ini juga bermaksud meningkatkan kapabilitas sumber daya manusia di pedesaan.
Di sisi lain, Menkomdigi, Meutya Hafid, mengingatkan agar akses internet dimanfaatkan secara produktif oleh masyarakat.
1 jam yang lalu
English (US) ·
Indonesian (ID) ·