Zulhas Ajak Mahasiswa Kawal Kebijakan Lewat Dialog, Terbuka Jawab Kritik

Jakarta -

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) membujuk mahasiswa mengawal beragam kebijakan pemerintah melalui perbincangan terbuka. Zulhas menerangkan membuka perbincangan merupakan proses demokrasi.

Hal tersebut disampaikan Zulhas saat berbincang dengan 178 Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) dalam Musyawarah Nasional BEM SI di Semarang, Jawa Tengah, Senin (27/7), dilansir instansi buletin Antara, Selasa (28/7/2026). Zulhas mempersilakan mahasiswa melontarkan kritik.

"Sekarang kita perbincangan saja. Waktu kita satu jam. Kritik boleh, protes boleh," kata Zulhas.

Zulhas menuturkan kerakyatan nan sehat tidak berakhir pada penyampaian aspirasi di ruang publik, tetapi kudu dilanjutkan melalui ruang dialog. Pemerintah, katanya, bertanggung jawab membuka ruang diskusi.

"Demokrasi tidak berakhir di jalan, tetapi kudu dilanjutkan di ruang dialog. Demonstrasi adalah kewenangan setiap penduduk negara. Setelah aspirasi disampaikan, pemerintah bertanggung jawab membuka ruang diskusi. Mahasiswa berkuasa mempertanyakan seluruh kebijakan pemerintah, dan menjadi tugas kami menjelaskan secara terbuka," ujarnya.

Dalam perbincangan tersebut, mahasiswa menyampaikan beragam pertanyaan mengenai penerapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP), tata kelola sektor pangan, kesejahteraan petani dan nelayan, hingga arah pembangunan nasional nan dijawab langsung oleh Zulhas. Menurut Zulhas, tantangan terbesar bumi pada abad ke-21 adalah persoalan pangan nan tidak hanya berangkaian dengan ketersediaan, tetapi juga akses masyarakat terhadap pangan bergizi.

Zulhas lampau mengutip laporan State of Food Security and Nutrition (SOFI) Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa (FAO) nan dirilis pada Juli 2026. Zulhas mengatakan satu dari tiga masyarakat bumi tetap menghadapi persoalan akses gizi sehingga setiap negara dituntut memperkuat ketahanan pangannya.

Menurut Zulhas penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat menjadi salah satu strategi pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan. Pemerintah, katanya, juga terus memperkuat Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai bagian dari strategi ketahanan pangan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Berdasarkan info pemerintah nan disampaikan dalam APBN KiTa Edisi Juni 2026, realisasi anggaran MBG hingga Mei 2026 mencapai Rp 88,15 triliun dengan cakupan 63,13 juta penerima faedah nan dilayani melalui 29.679 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia.

Sementara itu, melalui program KDMP, pemerintah menargetkan terbentuknya lebih dari 80 ribu koperasi sebagai pusat pengedaran pangan, pembiayaan, penyediaan sarana produksi, hingga pemasaran hasil upaya masyarakat desa.

Di sektor kelautan dan perikanan, pemerintah juga mempercepat pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih nan ditargetkan mencapai 2.000 kampung hingga akhir 2026. Data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) nan dipaparkan dalam forum tersebut menunjukkan Indonesia mempunyai 84.276 desa, terdiri atas 12.968 desa pesisir dan 2.910 desa nelayan.

Jumlah nelayan nasional tercatat mencapai 3.228.209 orang, sedangkan Nilai Tukar Nelayan (NTN) pada 2025 berada di level 103,9, dengan rata-rata 104,4 dalam lima tahun terakhir.

Zulhas menilai Indonesia mempunyai sumber daya alam nan melimpah, namun tetap menghadapi beragam persoalan tata kelola nan perlu terus dibenahi. Karena itu, lanjut Zulhas, pemerintah berpihak kepada golongan nan selama ini rentan, ialah petani dan nelayan, melalui penguatan akses terhadap permodalan, pasar, teknologi, serta kelembagaan ekonomi.

"Tidak mungkin petani dan nelayan bisa bersaing sendiri tanpa keberpihakan negara. Karena itu pemerintah terus memperkuat beragam kebijakan agar mereka memperoleh akses nan lebih baik terhadap permodalan, pasar, teknologi, dan kelembagaan ekonomi seperti Koperasi Kampung Nelayan Merah Putih maupun Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih," ungkapnya.

Ia menambahkan upaya mewujudkan swasembada pangan bukan sekadar meningkatkan produksi, tetapi juga menjaga kedaulatan bangsa agar petani mini tetap mempunyai ruang berkembang di tengah dinamika pasar. Lebih lanjut, Zulhas membujuk mahasiswa mempertahankan tradisi berpikir kritis sekaligus berkontribusi dalam membangun solusi bagi bangsa.

"Masa depan Indonesia ada di tangan kalian. Tidak ada negara lain nan lebih mau Indonesia maju selain rakyat Indonesia sendiri. Karena itu mari kita kawal negeri ini bersama-sama. Kritik tetap diperlukan, tetapi perbincangan dan gotong royong adalah jalan agar kritik itu betul-betul melahirkan perubahan," ucap dia.

(whn/imk)