Yusril Tegaskan Penjelasan Perkara Penyadapan Presiden Wewenang Penyidik, Minta Publik Tak Berspekulasi

Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra.

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menegaskan, rincian teknis mengenai temuan bukti serta perincian perkara dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto sepenuhnya merupakan kewenangan tim interogator Bareskrim Polri.  

Kasus dugaan penyadapan tersebut turut menyeret nama mantan Kepala Staf Kepresidenan sekaligus mantan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution, Irjen Pol Eko Hadi Santoso, dan Irjen Pol Slamet Uliandi, nan juga disangkakan terlibat dalam tindak pidana makar. 

"Ya, lantaran memang investigasi itu tetap berjalan sampai sekarang, tentu untuk bisa mengatakan sekarang ini ada makar, itu tidak bisa sembarangan. Tentu ada alat-alat bukti permulaan nan cukup untuk itu," ujar Yusril dalam konvensi pers di Jakarta Pusat, Senin (9/11/2026).  

Meski demikian, Yusril menjelaskan bahwa masyarakat perlu mengetahui cakupan kasus tersebut. Menurutnya, investigasi tidak hanya berfokus pada dugaan pelanggaran intersepsi elektronik, melainkan juga mendalami dugaan tindak pidana makar sebagaimana diatur dalam KUHP.  

"Tapi penetapan itu kelak diserahkan kepada penyidik. nan krusial rakyat mengetahui bahwa investigasi ini bukan hanya atas penyadapan, tetapi juga mengenai perbuatan makar nan diatur di dalam Pasal 191 sampai 193 KUHP. Detail-detailnya kita serahkan kepada penyidik," kata Yusril.