Wapres Pengganti Gibran, Yusril: Harus dari Partai Koalisi Sesuai UU MD3

Yusril Ihza Mahendra (Foto: Binti M/Okezone)

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menyebut calon Wakil Presiden (Wapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka kudu berasal dari partai politik alias campuran partai politik nan sebelumnya mengusung pasangan Prabowo Subianto-Gibran pada Pilpres 2024.

Hal itu sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah alias nan dikenal sebagai UU MD3.

“Kalau kita baca Undang-Undang MD3 memang ada ketentuan seperti itu. Mengatakan bahwa dua pasangan calon itu dari partai, dari salah satu alias dari partai, campuran partai nan mencalonkan presiden dan wakil presiden. Memang itu ada di dalam Undang-Undang MD3, bisa dibaca undang-undangnya, ya,” kata Yusril di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).

Yusril menjelaskan, ketentuan tersebut kudu menjadi perhatian dalam proses pengusulan dua nama calon Wapres nan bakal diajukan Presiden Prabowo kepada MPR.

“Jadi calon itu memang dari partai nan dulu berkoalisi mencalonkan pasangan presiden dan wakil presiden. Itu ada disebutkan dalam Undang-Undang MD3 dan saya kira Pak Presiden tentu mengerti perihal ini, makanya tadi beliau menyinggung bakal mengadakan pertemuan dengan partai-partai koalisi,” ujarnya.

Meski demikian, Yusril menegaskan kewenangan untuk menentukan dua nama calon Wapres sepenuhnya berada di tangan Presiden Prabowo. Kendati Presiden dapat berkonsultasi dengan partai-partai koalisi maupun menentukan langkah lain sesuai kewenangannya.