Wamenhub Ungkap Potensi Penerimaan Negara Lewat DSI Bisa Tembus Rp2.600 Triliun

JAKARTA - Wakil Menteri Perhubungan Suntana mengatakan kebijakan Presiden Prabowo nan membentuk PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) untuk menutup celah praktik under invoicing, berakibat positif terhadap peningkatan penerimaan negara.

Suntana menyebut bahwa ketika praktik tersebut sukses dihentikan maka potensi penerimaan negara bisa tembus USD150 miliar alias setara Rp2.600 triliun. Hal tersebut bakal terlihat dari publikasi Surat Perintah Berlayar (SPB) nan ujungnya bakal diterbitkan oleh Kementerian Perhubungan.

"Hari ini saya dapat buletin nan luar biasa, bahwa ada kebijakan nan dibuat Presiden mengenai praktik under invoicing. Minimal kata Presiden, itu potensinya bisa menjadi pemasukan negara USD150 miliar, sama dengan Rp2.600 triliun," ujarnya saat ditemui pada aktivitas Maritim Career & Industry Expo di Kantor Kementerian Perhubungan, Selasa (23/6/2026).

Pada kesempatan itu, Wamenhub meminta kepada seluruh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) agar mendukung dan mengawal upaya penghentian praktik under invoicing nan selama ini kerap terjadi di lapangan. Sebab KSOP mempunyai kewenangan untuk menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB).

"Kita menjadi garda terdepan dengan menguatkan SPB (Surat Persetujuan Berlayar). Teman-teman tolong dukung kebijakan nan dibuat oleh Presiden Prabowo, pemerintah, gimana bisa mengoptimalkan pendapatan negara untuk kesejahteraan rakyat," tambahnya.

Setidaknya ada beberapa kelengkapan arsip nan diverifikasi melalui SPB nan diterbitkan oleh KSOP. Seperti identitas kapal, info pelayaran, daftar awak kapal, daftar muatan, kelengkapan manajemen menyangkut bukti setoran PNBP, dan surat laik operasi (SLO).

"Para KSOP saya minta berkomitmen untuk mendukung pemerintah. Jangan bermain-main. Kita semua di sini berperan, terutama teman-teman KSOP, teman-teman pelaut gimana bisa menjaga ini," lanjutnya.