Wamenhaj Tegaskan 4 Fokus Evaluasi Penyelenggaraan Haji

Wamenhaj Dahnil Anzar Simanjuntak dan Wamenag R. Muhammad Syafi'i(Dok.HO)

WAKIL Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj) RI, Dahnil Anzar Simanjuntak, menegaskan bahwa pihaknya telah mengantongi sejumlah catatan kritis untuk perbaikan. Setidaknya, ada empat poin utama nan menjadi konsentrasi pertimbangan penyelenggaraan haji tahun ini.

Pertaman, Kemenhaj bakal mengubah pola rekrutmen dan training petugas haji. Ke depan, seluruh petugas bakal diwajibkan mengikuti training selama satu bulan penuh untuk memastikan kesiapan fisik, mental, dan skill teknis dalam melayani jemaah.

"Mulai tahun ini kan mulai rekrutmen, maka semua petugas kelak pasti bakal ikut pelatihan. Jadi istilah saya itu masuk barak, semuanya ikut training selama satu bulan, dilatih untuk mempersiapkan agar mereka siap melayani jemaah kelak di musim haji," tegasnya saat Penutupan Rapat Kerja Nasional "Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji 1447H/2026" di Jakarta (6/7).

Kedua, Wamenhaj juga mengungkapkan pengetatan istitha'ah kesehatan jemaah sebelum berangkat ke Tanah Suci bakal diperketat. Jemaah nan diberangkatkan dipastikan kudu betul-betul memenuhi kriteria sehat, guna menekan nomor kesakitan dan kematian selama prosesi ibadah.

Selain itu, konsentrasi krusial lainnya adalah membenahi prasarana dan jasa di titik kritis Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna), untuk menjamin kelancaran arus pergerakan jemaah.

Keempat, pengelolaan haji dan umrah juga difokuskan pada nilai kejujuran dan prinsip antikorupsi, bukan sebagai lahan upaya nan mengeksploitasi jemaah.

"Kami mau era Kementerian Haji dan Umrah, era Presiden Prabowo ini, kami mau pastikan jemaah haji, jemaah umrah itu tidak boleh lagi jadi komoditas. Kami mau pastikan pelayanan haji, pengelolaan haji dan umrah itu berangkat dari kejujuran, perilaku antikorupsi," tegasnya.

Poin itu menjadi sorotan tajam. Wamenhaj dengan tegas memperingatkan seluruh ekosistem biro perjalanan haji dan umrah agar menghentikan segala corak komodifikasi kepercayaan nan merugikan masyarakat luas.

"Kami bakal tertibkan semua travel. KBIH dan KBIHU kudu kembali kepada muruahnya, ialah murni menjalankan kegunaan pengarahan ibadah, bukan beralih bentuk menjadi golongan bisnis. Sistem pengawasan nan sangat ketat bakal kami bangun demi memastikan jemaah terlindungi, baik dari sisi pelayanannya maupun keamanan keuangannya," pungkas Wamenhaj. (Ant/M-3)