Liputan6.com, Jakarta - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengingatkan kepala daerah agar senantiasa menjaga integritas dalam menjalankan pemerintahan. Kepemimpinan bersih menjadi fondasi utama mewujudkan pembangunan wilayah berkepanjangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Pesan tersebut disampaikan Bima saat menjadi keynote speaker pada Dialog Otonomi Daerah bertema Strategi Mewujudkan Kemandirian Fiskal Daerah dalam rangka HUT ke-26 Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) di Institut Kesehatan Medistra Hall, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara (Sumut), Kamis (2/7/2026).
Bima menegaskan, kepala wilayah saat ini menghadapi tantangan nan semakin kompleks. Selain dinamika geopolitik, mereka juga kudu mengawal program prioritas nasional, memenuhi janji kampanye, serta menghadapi perkembangan media digital nan sangat cepat.
"Hari ini kepala wilayah punya empat ujian, ialah geopolitik, mengawal program-program prioritas nasional, memenuhi janji kampanye, dan menghadapi algoritma media nan bergerak sangat dinamis. Sangat tidak mudah dan butuh jurus-jurus nan sesuai dengan algoritma kekinian," ujar Bima.
Di tengah beragam tantangan tersebut, Bima mengingatkan agar kepala wilayah tidak mengabaikan integritas dalam setiap pengambilan kebijakan. Dia berambisi para bupati dapat menuntaskan masa jabatannya dengan baik melalui kepemimpinan nan bersih, inovatif, dan berorientasi pada pelayanan publik.
Menurut Bima, integritas juga kudu diiringi dengan keahlian menghadirkan penemuan memperkuat kemandirian fiskal daerah. Kepala wilayah dituntut bisa mengoptimalkan potensi wilayah melalui beragam terobosan agar pembangunan tetap melangkah tanpa mengabaikan prinsip tata kelola pemerintahan baik.
Bima menjelaskan, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memetakan karakter-karakter kepala wilayah berasas kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta kualitas pelayanan publik. Daerah dengan karakter transformer, menurut Bima, bisa meningkatkan kapabilitas fiskal sekaligus memperbaiki kualitas pelayanan kepada masyarakat.
"Alternatif pendapatan wilayah maupun pendanaan melalui skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) telah sukses diterapkan di beragam kabupaten," kata Bima.
Selain itu, Bima mendorong pemerintah kabupaten mendukung Program Kepala Desa Masuk Kampus nan diinisiasi Kemendagri melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa. Program tersebut bermaksud meningkatkan kapabilitas kepala desa dalam penguasaan data, perencanaan pembangunan, dan pengembangan potensi desa sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi daerah.
Bima juga membujuk kepala wilayah memperkuat branding wilayah sesuai dengan karakter dan potensi masing-masing. Menurutnya, pengembangan sektor pariwisata, ekonomi kreatif, dan sport tourism dapat menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru sekaligus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan demikian, kemandirian fiskal dapat diwujudkan melalui tata kelola pemerintahan nan inovatif dan berintegritas.
2 bulan yang lalu
English (US) ·
Indonesian (ID) ·