Wamendagri Dorong Pemerintah Kota Jadi Pelopor Inovasi Pangan

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menegaskan, ketangguhan kota perlu dibangun melalui penguatan sistem pangan dan pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan. Kedua sektor tersebut menjadi fondasi krusial untuk meningkatkan daya tahan wilayah sekaligus mendukung ketahanan nasional.

Bima menilai, pemerintah kota mempunyai posisi strategis dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Menurutnya, kota berkedudukan memperkuat distribusi, memperluas akses masyarakat terhadap pangan, serta mendorong lahirnya beragam penemuan di sektor pangan.

"Kota tidak boleh hanya menjadi konsumen pangan. Kota kudu menjadi pelopor inovasi, membangun jejaring antardaerah, memperkuat distribusi, dan menghadirkan beragam solusi agar masyarakat memperoleh akses terhadap pangan nan berkualitas," ujar Bima dalam Forum Pangan pada rangkaian Rakernas XVIII Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) di Kota Medan, Sumatera Utara, Senin (29/6/2026) lalu.

Lebih lanjut, Bima mengatakan tantangan pangan tidak dapat diselesaikan oleh satu wilayah saja, tetapi memerlukan kerjasama lintas wilayah dengan memperhatikan karakter dan potensi masing-masing kota.

Selain itu, Bima mengingatkan tantangan nan dihadapi pemerintah kota bakal terus berkembang. Karena itu, modal terbesar nan dimiliki APEKSI bukan hanya pengalaman para kepala daerah, melainkan juga tradisi kerjasama nan telah terbangun selama ini.

"Kami bangga memandang kepala wilayah nan memilih berpeluh daripada mengeluh. Tangguh tidak bisa sendiri. Tangguh itu lantaran terampil bekerja-sama dan berkokreasi dengan beragam pihak. nan membedakan APEKSI adalah semangat guyub, persaudaraan, dan kebersamaan. Tradisi itu kudu terus dijaga lantaran di sanalah kekuatan kita menghadapi tantangan nan semakin kompleks," ujar Bima.

Bima menegaskan, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) siap memfasilitasi beragam masukan dan kesepakatan nan dihasilkan dalam sidang pleno maupun forum-forum selama Rakernas XVIII APEKSI sebagai bahan penguatan kebijakan pembangunan daerah.

Sementara itu, Direktur Eksekutif APEKSI Alwis Rustam menjelaskan bahwa rekomendasi nan disahkan dalam Sidang Pleno para Wali Kota merupakan hasil proses nan melibatkan beragam pemangku kepentingan selama rangkaian Rakernas.

"Berbagai rekomendasi nan disepakati dalam Sidang Pleno para Wali Kota dilengkapi dengan pokok-pokok pikiran nan lahir dari forum-forum tematik nan berjalan sejak tanggal 28 Juni hingga 2 Juli di beragam letak di Medan, nan masing-masing dilakukan oleh Kepala Bappeda, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kepala Dinas Komunikasi dan Digital, kepala dinas nan mengenai dengan ketahanan pangan, Ketua Tim Penggerak PKK/Dekranasda, hingga kaum muda imajinatif kota seluruh Indonesia," ujar Alwis.

Menurut Alwis, tantangan dihadapi kota saat ini tidak lagi dapat diselesaikan melalui satu pendekatan. Karena itu, Rakernas XVIII APEKSI dirancang sebagai ruang kerjasama nan mempertemukan beragam perspektif untuk menghasilkan rekomendasi nan saling melengkapi.

"Kota menghadapi tantangan nan semakin kompleks. Karena itu, solusinya juga kudu dibangun secara bersama-sama. Forum-forum ini menunjukkan bahwa penguatan regulasi, transformasi digital, investasi, lingkungan hidup, ketahanan pangan, hingga pelibatan generasi muda merupakan satu kesatuan dalam membangun kota nan tangguh," kata dia.

Melalui beragam forum dalam Rakernas XVIII APEKSI, Kemendagri menegaskan komitmennya untuk mendengar, memfasilitasi, dan menindaklanjuti aspirasi serta rekomendasi pemerintah kota. Pembangunan kota nan handal juga memerlukan sinergi lintas sektor. Ketangguhan wilayah hanya dapat terwujud andaikan inovasi, penguatan sektor strategis, dan kerjasama seluruh pemangku kepentingan melangkah beriringan.