2 bulan yang lalu
Liputan6.com, Jakarta - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto, meminta para gubernur memperkuat koordinasi, menjaga integritas, dan menghadirkan kepemimpinan nan bisa mentransformasi wilayah di tengah beragam tantangan nan kian kompleks. Langkah tersebut dinilai krusial untuk mengawal program prioritas nasional sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Hal itu disampaikan Bima saat membuka Rapat Kerja (Raker) Gubernur selaku Anggota Asosiasi Pemerintahan Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI), di Ballroom Aruna Senggigi Resort & Convention, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), Kamis (16/7/2026).
Mewakili Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian, Bima menjelaskan bahwa gubernur mempunyai dua kegunaan strategis. Yakni sebagai kepala wilayah otonom sekaligus wakil pemerintah pusat di daerah. Karena itu, gubernur perlu memastikan terbangunnya koordinasi nan erat dengan pemerintah kabupaten dan kota guna menyinkronkan penyelenggaraan beragam program prioritas nasional.
Bima menyampaikan pesan Mendagri agar para gubernur secara rutin membangun koordinasi, baik secara langsung maupun melalui pertemuan daring, berbareng bupati, wali kota, dan organisasi perangkat wilayah (OPD).
"Di Jakarta, bapak ibu, Kemendagri, Pak Menteri itu konsisten. Senin itu rakor inflasi. Enggak pernah absen. Kadang bergantian, Wamen alias Sekjen, dan rakor-rakor lain. Jadi, di tengah situasi seperti ini, Pak Menteri menitipkan bapak ibu untuk konsentrasi tetap pada rakor-rakor," katanya.
Selain memperkuat koordinasi, lanjut Bima, Mendagri juga meminta para gubernur memimpin langsung penyelenggaraan program kerja di daerah, terutama nan berangkaian dengan efisiensi anggaran. Menurut Bima, kepemimpinan kepala wilayah tidak dapat sepenuhnya didelegasikan kepada sekretaris wilayah (Sekda). Melainkan kudu datang hingga pada penyelenggaraan program di tingkat bawah.
Para gubernur juga diminta terus menjadi teladan dalam menjaga integritas. Khususnya dalam upaya pencegahan korupsi di lingkungan pemerintah wilayah (Pemda). Mendagri juga memberikan perhatian terhadap penyelesaian persoalan pemisah wilayah antardaerah nan hingga sekarang tetap menjadi pekerjaan rumah di sejumlah wilayah.
"Pak Menteri meminta bapak ibu untuk juga memberikan atensi kepada persoalan-persoalan pemisah daerah, kabupaten, kota, dan desa, dan lain-lain. Ini kita mau selesaikan secara dicicil oleh teman-teman di Adwil. Nah itu pengarahan dari Pak Menteri nan kudu saya sampaikan," terangnya.
English (US) · 
Indonesian (ID) ·