Waka MPR: RI Memiliki Sumber Daya Besar untuk Kembangkan Energi Bersih

Jakarta -

Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PAN Eddy Soeparno menegaskan bahwa perubahan suasana kudu dipandang sebagai persoalan ketahanan nasional. Dampaknya telah dirasakan melalui meningkatnya akibat musibah hidrometeorologi, ancaman terhadap ketahanan pangan dan air, serta kerugian ekonomi nan membebani masyarakat, terutama golongan rentan.

"Ketahanan suasana adalah bagian dari ketahanan nasional. Kita berbincang tentang perlindungan terhadap pangan, air, wilayah, dan keselamatan rakyat. Karena itu, tindakan suasana kudu menjadi agenda pembangunan nasional nan terintegrasi dan berkeadilan," kata Eddy dalam keterangannya, Rabu (14/10/2026).

Hal tersebut disampaikan Eddy saat menyampaikan pidato kunci sekaligus membuka Forum Investasi Iklim dalam rangkaian Bali Climate Week 2026 di Bali, hari ini.

Di sisi lain, Eddy menilai Indonesia mempunyai modal besar untuk menjadikan agenda suasana sebagai kesempatan pertumbuhan ekonomi. Potensi daya terbarukan Indonesia mencapai sekitar 3.600 gigawatt, dengan potensi tenaga surya sebesar 3.286 gigawatt. Namun, pemanfaatannya tetap sangat terbatas.

Dia menilai kesenjangan antara besarnya potensi dan realisasi pemanfaatan tersebut kudu dijawab dengan kebijakan nan konsisten, kepastian regulasi, serta suasana investasi nan bisa menarik keterlibatan sektor swasta dan penanammodal global.

"Indonesia mempunyai sumber daya nan besar untuk mengembangkan daya bersih. Tantangannya adalah gimana mengubah potensi tersebut menjadi proyek konkret nan layak secara ekonomi, siap secara regulasi, dan menarik bagi investor," ungkapnya.

"Capaian NDC Indonesia tidak bakal terwujud hanya dengan anggaran negara. Kebutuhan investasinya jauh melampaui keahlian APBN. Karena itu, pendanaan dan sinergi seluruh pemangku kepentingan menjadi prasyarat bagi keberhasilan agenda suasana Indonesia," sambungnya.

Dia juga menyoroti besarnya kebutuhan pendanaan untuk mencapai sasaran suasana Indonesia. Mengacu pada arsip Second NDC, kebutuhan investasi Indonesia untuk periode 2031 hingga 2035 diperkirakan mencapai 472,6 miliar dolar AS. Angka tersebut menunjukkan pentingnya mobilisasi pendanaan di luar APBN dan APBD.

Untuk menjawab tantangan tersebut, Eddy mendorong penguatan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), ekspansi akses terhadap pendanaan internasional, penyiapan proyek prioritas transisi daya oleh pemerintah daerah, serta penguatan integritas pasar dan angsuran karbon.

Dalam konteks legislasi, Eddy menekankan pentingnya percepatan pembahasan RUU Pengendalian Perubahan Iklim nan Berkeadilan, RUU Energi Baru dan Energi Terbarukan, serta revisi Undang-Undang Ketenagalistrikan. Menurutnya, kerangka norma nan kuat dibutuhkan untuk memberikan kepastian bagi penanammodal sekaligus memastikan bahwa transisi daya melangkah secara setara dan berkelanjutan.

"Investasi suasana memerlukan kepastian norma dan arah kebijakan nan jelas. Karena itu, penguatan izin kudu melangkah beriringan dengan upaya membuka ruang investasi dan memastikan faedah transisi daya dapat dirasakan masyarakat," ungkap Eddy.

Eddy menegaskan pentingnya partisipasi publik nan berarti dalam penyusunan kebijakan suasana agar setiap golongan masyarakat mempunyai kesempatan untuk menyampaikan aspirasi dan memperoleh penjelasan atas pandangannya.

"Bali Climate Week kudu menjadi ruang untuk mempertemukan komitmen dengan langkah nyata. Kita perlu memastikan bahwa agenda suasana tidak berakhir pada sasaran dan deklarasi, tetapi diterjemahkan menjadi proyek nan dapat dibiayai, investasi nan terealisasi, dan faedah nyata bagi masyarakat," pungkas Eddy.

Tonton juga video "Kata Ketua MPR soal Masih Ada Saja Kekerasan di Pesantren"

(akd/ega)