Wacana Pilkada Tanpa Wakil, Partai Perindo: Revisi UU Pemda Perlu Pertegas Kewenangan Pimpinan Daerah

Sekjen Partai Perindo Ferry Kurnia Rizkiyansyah.

JAKARTA - Wacana penghapusan sistem pemilihan langsung wakil kepala wilayah mengemuka di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai usulan untuk menekan akibat terjadinya pecah kongsi antara kepala wilayah dan wakilnya di tengah masa jabatan. Berdasarkan wacana tersebut, wakil kepala wilayah cukup ditunjuk oleh kepala wilayah terpilih guna menghindari bentrok kewenangan nan saat ini mendominasi 60 persen pemerintahan wilayah.

Usulan itu mengemuka melalui personil Komisi II DPR dari Fraksi PKB, Muhammad Khozin, dalam rapat kerja berbareng Menteri Dalam Negeri pada Kamis (30/7/2026).

Menanggapi wacana tersebut, Partai Perindo menilai penghapusan posisi wakil tidak menyentuh akar persoalan sesungguhnya. Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Perindo, Ferry Kurnia Rizkiyansyah, menegaskan bahwa kelemahan mendasar justru terletak pada undang-undang nan belum mengatur porsi tugas kepemimpinan secara spesifik dan proporsional.

“Masalah utamanya bukan pada keberadaan wakilnya, melainkan pada kelemahan undang-undang nan belum mengatur pembagian tugas secara tegas. Harus ada porsi kewenangan nan jelas agar tidak muncul kecemburuan politik dan bentrok kewenangan saat memimpin," kata Ferry dalam keterangannya, Rabu (12/8/2026).

Mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI ini mengingatkan publik agar tidak memandang rumor tersebut sekadar dari aspek efisiensi politik. Desain pencalonan berpasangan dalam izin awal sengaja diciptakan lantaran mempertimbangkan realitas birokrasi lokal nan kompleks.

"Wacana Pilkada tanpa wakil wilayah jangan hanya dilihat dari kacamata sempit efisiensi alias ketakutan bakal bentrok pecah kongsi. Undang-Undang Pilkada secara sadar mendesainnya sebagai sebuah pasangan lantaran besarnya beban tata kelola pemerintahan," ungkapnya.

Posisi wakil dinilai tidak boleh lagi dimaknai sebatas instrumen pendulang bunyi pada masa kampanye alias sekadar pembantu harian. Cakupan urusan pelayanan publik nan sangat luas membikin seorang kepala wilayah mustahil mengeksekusi seluruh program pembangunan sendirian.