3 bulan yang lalu
Menko Yusril Ihza Mahendra/Okezone
JAKARTA - Menteri Koordinator bagian Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra mengecam tindakan persekusi transpuan di Kota Bogor, Jawa Barat. Pasalnya, tindakan main pengadil sendiri tak dibenarkan oleh negara.
Yusril menyinggung Perpres Nomor 111 Tahun 2025 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2025 tak boleh dijadikan dasar untuk melakukan persekusi.
"Perpres Nomor 111 Tahun 2025 sama sekali tidak boleh dijadikan argumen untuk melakukan persekusi. Negara tidak membenarkan tindakan main pengadil sendiri ataupun sikap-sikap vigilante dalam corak apa pun," ujar Yusril, Senin (20/7/2026).
Lebih jauh, Yusril menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Dengan demikian, tambah dia, setiap dugaan pelanggaran kudu melalui sistem norma nan berlaku.
"Indonesia adalah negara norma sehingga setiap dugaan pelanggaran kudu diselesaikan melalui sistem norma oleh abdi negara nan berwenang,"kata Yusril
Yusril menjelaskan patokan nan diteken Presiden Prabowo Subianto itu secara substansi bermaksud untuk memperkuat ketahanan nasional terhadap ancaman nonmiliter nan berasal dari propaganda penyebarluasan mengerti dan perilaku LGBTQ.
Hal ini termasuk aktivitas hubungan seksual sejenis dan perkawinan sejenis diterima sebagai nilai maupun style hidup di tengah masyarakat.
Dengan demikian, ruang lingkup Perpres itu tidak dapat ditafsirkan sebagai pembenaran untuk melakukan tindakan diskriminatif ataupun kekerasan terhadap individu.
"Prinsip nan diatur dalam Perpres ini adalah pencegahan terhadap propaganda penyebarluasan mengerti dan perilaku LGBTQ sebagai ancaman nonmiliter terhadap ketahanan nasional. Bukan memberikan kewenangan kepada masyarakat untuk melakukan persekusi terhadap siapa pun," tegas Yusril.
English (US) · 
Indonesian (ID) ·