Usulan Aturan Nikotin Berpotensi Ganggu Industri Hasil Tembakau, Petani Paling Terdampak

Usulan Aturan Nikotin Berpotensi Ganggu Industri Hasil Tembakau, Petani Paling Terdampak (Foto: Freepik)

JAKARTA - Rencana pemerintah mengatur pemisah kandungan nikotin dan tar pada produk tembakau dinilai berpotensi menekan penyerapan tembakau lokal. 

Jika diterapkan tanpa mempertimbangkan karakter tembakau dalam negeri, kebutuhan industri dikhawatirkan bakal beranjak ke bahan baku impor sehingga berakibat langsung pada petani tembakau.

Ketiga izin itu adalah Rancangan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan tentang pemisah kandungan nikotin dan TAR, Rancangan Keputusan Menteri Kesehatan (Permenkes) tentang bahan tambahan pada produk tembakau, serta peringatan kesehatan dan info pada produk tembakau nan mengarah pada penyeragaman bungkusan (plain packaging). Semua rancangan tersebut merupakan patokan turunan dari Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

"Semuanya bakal dirugikan. Kalau patokan ini diterapkan, permintaan tembakau dalam negeri bakal berkurang,” ujar Praktisi Hukum LBH PP GP Ansor Abdul Hakim dalam keterangannya, Jakarta, Rabu (15/7/2026).

Menurutnya, izin mengenai pembatasan kadar nikotin dan TAR maupun penyeragaman bungkusan produk tembakau bakal berakibat terhadap seluruh rantai ekosistem pertembakauan, mulai dari petani, pelaku usaha, hingga industri tembakau.
 
Dia menambahkan, petani tembakau memberikan kontribusi besar terhadap penerimaan negara melalui cukai hasil tembakau, tetapi belum memperoleh perlakuan nan setara dengan komoditas pertanian lainnya.
 
"Petani tembakau seolah diposisikan sebagai anak tiri. Cukainya diminta, tetapi petaninya tidak dilindungi. Bahkan sampai hari ini petani tembakau tidak memperoleh pupuk bersubsidi sebagaimana petani komoditas lain. Padahal kontribusi cukai hasil tembakau sangat besar bagi negara," jelasnya.