Trump: Kesepakatan Nuklir Batal Jika Arab Saudi Tak Normalisasi Hubungan dengan Israel

Presiden AS Donald Trump berjumpa Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman di Gedung Putih. (Foto: X)

WASHINGTON - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump pada Kamis (23/7/2026) mensyaratkan normalisasi hubungan Arab Saudi dengan Israel bagi Riyadh untuk melanjutkan kesepakatan kerja sama nuklir sipilnya dengan Washington.

Trump mengatakan kesepakatan itu hanya bakal bertindak jika Arab Saudi berasosiasi dengan Kesepakatan Abraham (Abraham Accords) nan dimediasi AS, di mana beberapa negara Arab menjalin hubungan diplomatik dengan Israel. Arab Saudi sendiri telah lama menolak berasosiasi dengan kesepakatan tersebut tanpa adanya jalan menuju pembentukan negara Palestina.

Karoline Leavitt, Sekretaris Pers Gedung Putih, mengatakan Trump telah berbincang dengan sekutu-sekutu Teluk dan Arab acapkali tentang pengaitan kesepakatan tersebut dengan Perjanjian Abraham. Dia menegaskan bahwa jika Arab Saudi tidak berasosiasi dengan perjanjian tersebut, maka "kesepakatan itu batal."

AS dan Arab Saudi mengumumkan kesepakatan tersebut pada Rabu (22/7/2026), nan memungkinkan Riyadh untuk memperkaya uranium dan membangun reaktor nuklir menggunakan teknologi AS tanpa inspeksi mendadak PBB—syarat ketat nan selama ini dituntut Washington dari Iran.

Trump Menghubungkan Perjanjian Nuklir Saudi dengan Perjanjian Abraham

Dalam sebuah unggahan di Truth Social pada Kamis, Trump menulis:

"Perjanjian Nuklir Sipil (Tidak bakal ada pengayaan material!)... hanya berangkaian dengan penggunaan non-militer seperti nan sudah dimiliki Iran dan UEA (serta negara lain), bakal disetujui, tetapi sepenuhnya berjuntai pada Arab Saudi nan berasosiasi dengan Perjanjian Abraham nan sangat dihormati dan sukses."

"Amerika Serikat tidak menentang Fasilitas Nuklir Sipil (Non-Pengayaan)," kata Trump.

Kongres AS bakal mempunyai waktu 90 hari masa sidang untuk meninjau kesepakatan tersebut sebelum diberlakukan. Selain itu, bakal ada studi kepantasan selama dua tahun mengenai bagian pengayaan dari perjanjian tersebut.