Transportasi Massal Diklaim Bisa Tekan Subsidi BBM hingga Rp300 Triliun

Kemenhub memperkuat transportasi massal di 20 kota untuk menekan subsidi BBM Rp300 triliun per tahun.(Dok. MetroTv)

KEMENTERIAN Perhubungan (Kemenhub) mendorong penguatan transportasi massal perkotaan guna menekan biaya subsidi bahan bakar minyak (BBM) hingga Rp300 triliun per tahun. Langkah ini diambil untuk mengatasi masalah kemacetan, polusi, serta tingginya biaya mobilitas nan membebani pendapatan masyarakat.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub, Aan Suhanan, mengungkapkan bahwa sektor transportasi saat ini menyerap 90% dari total subsidi BBM nasional. Selain itu, biaya transportasi telah menguras sekitar 30% hingga 40% dari pendapatan masyarakat.

"Ketidakseimbangan ini menyebabkan masalah, mulai dari lamanya waktu perjalanan, kerugian akibat kemacetan, polusi udara, hingga kesulitan akses terhadap pendidikan dan pekerjaan," ujar Aan dilansir dari Antara, Kamis (28/5/).

Pengembangan AUMP di 20 Kota

Sebagai solusi strategis, pemerintah tengah mengembangkan Angkutan Umum Massal Perkotaan (AUMP) di 20 kota utama. Program ini sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 untuk menciptakan sistem transportasi nan berkelanjutan, adil, dan efisien.

Aan menekankan bahwa pengembangan AUMP memerlukan perencanaan terintegrasi serta kerja sama pendanaan antara pemerintah pusat dan daerah. Guna mendukung operasional, Kemenhub juga menyediakan ekosistem digital seperti aplikasi Mitra Darat, situs Teman Bus, hingga sistem pemantauan executive dashboard untuk memastikan standar pelayanan minimal terpenuhi.

Apresiasi untuk Trans Batam

Dalam kesempatan tersebut, Kemenhub memberikan apresiasi unik kepada Pemerintah Kota Batam atas konsistensinya mengembangkan jasa bus Trans Batam. Pada tahun 2026, terdapat penambahan 19 unit armada baru, sehingga total armada Buy The Service (BTS) nan beraksi mencapai 52 unit.

Layanan ini melayani lima koridor strategis menuju Batam Centre, meliputi wilayah Sekupang, Tanjung Uncang, Jodoh, Tanjung Piayu, dan Nongsa. Sistem pembayaran non-tunai serta integrasi antarmoda menuju Bandara Hang Nadim dinilai sebagai langkah maju dalam modernisasi transportasi publik.

"Jika tersedia transportasi publik nan efisien, maka dapat mengurangi beban ekonomi masyarakat akibat tingginya biaya transportasi dan kemacetan, sekaligus menjadi upaya nyata mencegah krisis energi," pungkas Aan. (Ant/Z-10)