TNI-Polri Bakal Dilibatkan Awasi Wajib Pajak

Polisi Bakal Awasi Wajib Pajak (Foto: Okezone)

JAKARTA - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menggandeng Bintara Pembina Desa (Babinsa) dan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) untuk mengawasi kepatuhan pajak

Sebelumnya, Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto telah menetapkan Surat Edaran Nomor SE-8/PJ/2026 tertanggal 15 Juli 2026 sebagai pedoman utama dalam mengawal kepatuhan wajib pajak di seluruh Indonesia. Langkah ini diambil untuk memelihara kesinambungan kepatuhan wajib pajak dalam skema self assessment.

"Dalam rangka pembinaan kepada Wajib Pajak sehubungan dengan penerapan sistem self assessment perpajakan, perlu dilakukan pengawasan terhadap pemenuhan tanggungjawab perpajakan Wajib Pajak nan bermaksud untuk mewujudkan kepatuhan nan berkesinambungan," dikutip dari SE Dirjen Pajak.

Skema pengawasan terintegrasi ini menyasar tiga golongan sasaran utama, ialah wajib pajak terdaftar, wajib pajak nan belum terdaftar, serta pengawasan berbasis kewilayahan.

Dalam penerapannya, sistem pengawasan terhadap wajib pajak, baik nan sudah maupun belum terdaftar, dilakukan antara lain dengan meminta penjelasan alias penjelasan atas info dan keterangan (SP2DK) nan telah dikantongi DJP.