Tito soal Marak OTT Kepala Daerah: Biaya Kampanye Mahal, Gaji Kecil

Jakarta, CNN Indonesia --

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menilai tingginya biaya nan kudu dikeluarkan saat mengikuti pemilihan kepala wilayah (pilkada) menjadi salah satu aspek nan memicu kepala wilayah melakukan korupsi.

Hal itu disampaikan Tito merespons maraknya kepala wilayah nan terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK dalam beberapa waktu belakangan.

"Semua sudah jadi pembicaraan umum, pengetahuan umum bahwa untuk menjadi kepala wilayah itu kan tidak gratis. Mereka kudu nyiapkan nan resmi saja, nyiapkan tim sukses, menyiapkan apa namanya tuh kampanye. Biayanya tinggi. Ini salah satu, salah satu akar masalah," kata Tito di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis (16/7).

Tito mengatakan take home pay alias penghasilan kepala wilayah tidak sebanding dengan biaya kampanye nan telah dikeluarkan.

"Dia mengeluarkan biaya, sementara take home pay-nya mereka, pendapatan mereka itu mungkin enggak bisa nutupin, akhirnya cari peluang. Ini sistem alias lingkungan nan membikin mereka akhirnya mencari dengan jalan tidak benar," ujarnya.

Mantan Kapolri itu mengatakan korupsi juga bisa dilakukan lantaran aspek pribadi.

"Bisa juga dikarenakan aspek perorangan. Udah cukup tapi kemudian pengen lebih, dan sekali lagi kepala wilayah ini kan dipilih rakyat ya, sepanjang dia terkenal disukai ya kemudian terpilih. Kita enggak bisa menjamin integritasnya seperti apa," ujarnya.

Tito mengatakan Kemendagri tidak bisa menjamin integritas kepala wilayah nan terpilih di Pilkada. Kemendagri hanya bisa melakukan pengawasan dan membikin sistem pencegahan korupsi berbareng KPK dan Kejagung.

"Tapi semua sistem ini kan bisa saja kelak diakalin di lapangan. Ada gratifikasi dan lain-lain. Nah ini kan kembali kepada integritas masing-masing kepala daerah. Dan mereka bukan anak mini ya. Kepala wilayah ini nggak bisa kita awasin 24 jam 7 hari seminggu kita pelototin enggak mungkin ya," ujarnya.

Sejumlah kepala wilayah terjaring OTT nan dilakukan oleh KPK beberapa waktu belakangan. Terbaru, KPK menangkap Bupati Sukoharjo Etik Suryani dan telah ditetapkan sebagai tersangka.

(yoa/fra)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNN]