Tingkatkan Peran Masyarakat Adat dalam Kedaulatan Pangan dan Keanekaragaman Hayati

Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat.(Dok. MPR)

SEMANGAT Kebangkitan Nasional kudu menjadi momentum untuk memperkuat pemahaman anak bangsa mengenai krusialnya peran masyarakat adat. Wilayah budaya dinilai sebagai tembok terakhir dalam menjaga keanekaragaman hayati serta mewujudkan kedaulatan pangan berkepanjangan di tengah ancaman krisis iklim.

Hal tersebut ditegaskan oleh Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, saat membuka obrolan daring bertema "Keanekaragaman Hayati, Masyarakat Adat, dan Pangan" nan diselenggarakan Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu (20/5). Menurutnya, wilayah budaya menyimpan kekayaan rimba dan sumber pangan lokal nan vital bagi ekosistem.

"Masyarakat budaya merupakan tembok terakhir dalam pengamanan keanekaragaman hayati dan perwujudan kedaulatan pangan berkelanjutan," ujar Lestari.

Korelasi Kebangkitan Nasional dan Biodiversitas

Lestari, nan berkawan disapa Rerie, menjelaskan bahwa tema Hari Kebangkitan Nasional 20 Mei, "Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara", berangkaian erat dengan Hari Keanekaragaman Hayati Internasional pada 22 Mei nan mengusung tema "Bertindak pada Ranah Lokal nan Berdampak Global".

Ia menyoroti info dari Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA) nan mencatat sedikitnya 4,9 juta hektar areal budidaya masyarakat budaya menjadi tumpuan sistem pangan lokal mandiri. Secara global, masyarakat budaya terbukti melestarikan 80% biodiversitas dunia.

Ancaman Penyeragaman Konsumsi

Rerie menyayangkan terjadinya penyeragaman konsumsi pangan secara masif. Data historis menunjukkan pergeseran drastis konsumsi pangan pokok masyarakat Indonesia:

Penyeragaman ini mendesak wilayah budaya membuka lahan monokultur nan merusak tata ruang lokal. "Padahal, kita bisa membangun ketahanan pangan berbasis kearifan lokal," tegas Anggota Komisi X DPR RI tersebut.

Perubahan Mindset dan Desentralisasi Pangan

Hilmar Farid, Ph.D. (Dirjen Kebudayaan Kemendikbudristek 2019–2024), menilai adanya masalah mindset dalam pembangunan kedaulatan pangan. Meski mempunyai 100 jenis karbohidrat lokal, Indonesia justru berjuntai pada impor gandum.

"Sistem pangan kita sangat terpusat, padahal kita negara kepulauan. Desentralisasi pangan nasional adalah solusi masa depan," kata Hilmar.

Senada dengan itu, Helianti Hilman dari Javara Indigenous Indonesia memandang kesempatan besar ekspor produk pangan lokal ke pasar dunia seiring tren style hidup sehat. Namun, dia mengkritisi bahwa nan terjadi saat ini adalah krisis kebijakan pangan, bukan krisis kesiapan pangan.

Urgensi Pengakuan Hak Masyarakat Adat

Dari perspektif komunitas, Dicky Senda (Lakoat Kujawas) menyoroti stigma "kurang pangan" di Timor nan muncul hanya lantaran masyarakat tidak mengonsumsi nasi, padahal sumber pangan lokal sangat melimpah.

Managing Editor Mongabay Indonesia, Sapariah Saturi, menegaskan bahwa pemerintah kudu segera mengakui hak-hak masyarakat budaya melalui UU Masyarakat Adat. Tanpa pengakuan hukum, kekayaan hayati dan sumber pangan lokal terancam punah.

Sebagai penutup, wartawan senior Usman Kansong mengingatkan agar pengembangan food estate tidak justru mengorbankan rimba demi kebutuhan bioetanol. "Upaya melestarikan keanekaragaman hayati kudu dimulai dari perihal kecil, seperti mengonsumsi pangan lokal non-beras dalam keseharian," pungkasnya.