Tiga Pemda Bawa Kabar Terbaru ke Wamensos soal Sekolah Rakyat

Sementara itu, Wali Kota Banjar Sudarsono menyampaikan usulan pembangunan Sekolah Rakyat sempat terkendala luas lahan nan hanya mencapai 4,5 hektare.

Untuk memenuhi persyaratan, Pemerintah Kota Banjar kemudian memindahkan letak ke Kecamatan Pataruman dengan menyiapkan lahan seluas 6,6 hektare nan merupakan aset pemerintah kota.

"Alhamdulillah sekarang lahannya kami pindahkan. nan awalnya 4,5 hektare, sekarang menjadi 6,6 hektare di Kecamatan Pataruman. Dokumen sudah komplit dan siap," jelas Sudarsono.

Herman pun membenaran adanya letak baru tersebut, nan sudah diterima Sekretariat Bersama Sekolah Rakyat. "Banjar baru saya terima arsip nan baru, Pak. Karena nan kemarin lahannya 4,5 hektare. nan baru ini 6,6 hektare milik Pemkot. Nanti bakal kami tindaklanjuti," kata dia.

Selain Sekolah Rakyat, Pemerintah Kota Banjar juga menyampaikan kebutuhan penguatan pemberdayaan ekonomi bagi family penerima manfaat. Ketua TAPPD Kota Banjar Bintang mengatakan, pemerintah wilayah mau memperluas intervensi produktif agar masyarakat tidak terus berjuntai pada support sosial.

Menurutnya, penurunan nomor kemiskinan di Banjar selama ini ditopang oleh kombinasi support sosial, pelatihan, dan program pemberdayaan. Karena itu, Banjar mengusulkan penambahan penerima PKH sekaligus intervensi PPSE bagi penduduk nan tetap produktif.

"Kami mau support itu tidak berakhir pada bansos. Kami mau kompetensinya terus naik dan memberi pengaruh pada penurunan pengangguran terbuka," ujar Bintang.

Mendengar perihal tersebut, Kepala Pusdatin Kesos Joko Widiarto menjelaskan, kuota nasional PKH berkarakter terbatas dan tidak seluruh family pada Desil 1 hingga 4 otomatis menjadi penerima. Namun, pemerintah wilayah tetap dapat mengusulkan penduduk nan memenuhi syarat melalui Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial-Next Generation.

"Secara nasional kuota PKH itu 10 juta. Satu desil saja isinya sekitar sembilan juta. Jadi PKH sebenarnya hanya cukup untuk Desil 1 dan sebagian Desil 2. Kalau ada nan putus dan memenuhi syarat, silakan diusulkan melalui SIKS-NG," jelas dia.

Joko menambahkan, jalur nan lebih tepat untuk menekan pengangguran dan meningkatkan pendapatan family produktif adalah melalui PPSE. "Kalau mau mengurangi tingkat pengangguran terbuka, jalannya ya PPSE, Pak," tutur dia.

Sementara itu, Direktur Pemberdayaan Sosial Keluarga Miskin dan Rentan Radik Karsadiguna menyampaikan bahwa asesmen awal telah dilakukan terhadap 61 family di Kota Banjar. "Sudah asesmen 61 KPM, Pak. Tetapi belum disalurkan, baru tahap asesmen," ujar Radik.

Agus Jabo pun merespons dengan meminta proposal PPSE Kota Banjar segera ditindaklanjuti dan disesuaikan dengan kuota nan tersedia. Ia juga membuka kesempatan kerja sama dengan pihak swasta dan filantropi andaikan kuota APBN terbatas.

"Kita mau perubahan, tidak hanya bansos tetapi pemberdayaan. Kalau kuota PPSE tetap ada, kita intervensi. Kalau terbatas, kita bisa bekerja-sama dengan perusahaan alias filantropi," kata Agus Jabo.