5 hari yang lalu
Transportasi Online (Foto: Okezone)
JAKARTA - Setiap negara mempunyai perlakuan nan berbeda dalam menyikapi penyelenggaraan sistem transportasi online nan saat ini tengah marak berkembang. Indonesia dinilai tetap perlu dibenahi, terutama dalam perihal perlindungan dan kesejahteraan pengemudi.
Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat, Djoko Setijowarno, menilai pemerintah perlu mengubah pendekatan dalam mengatur transportasi berbasis aplikasi. Menurut dia, perhatian pemerintah semestinya tidak hanya tertuju pada perusahaan aplikator, tetapi juga pada pengemudi sebagai pekerja.
"Sudah saatnya pemerintah memandang pengemudi ojek online sebagai pekerjaan, bukan informal, dilindungi, dan berlisensi. Aplikasi hanya kelengkapan kerja, bukan penentu pekerjaan," ujar Djoko dalam pernyataan tertulis, Selasa (13/10/2026).
Sistem transportasi online di beragam negara mempunyai karakter berbeda, mulai dari kekuasaan aplikasi lokal, kemitraan dengan perusahaan taksi konvensional, hingga model upaya nan menekankan kesejahteraan pengemudi.
Perbedaan ini terlihat di Korea Selatan, China, Jepang, Vietnam, India, Malaysia, dan sejumlah negara Eropa jika dibandingkan dengan Indonesia nan didominasi jasa ojek motor dan mobil berbasis aplikasi.
Di Korea Selatan, Kakao T menjadi salah satu platform mobilitas utama nan mengintegrasikan jasa taksi. Sementara itu, China mengandalkan DiDi Chuxing sebagai salah satu pemain terbesar, dengan jasa pemesanan mobil dan taksi nan terintegrasi dengan ekosistem digital seperti WeChat dan Alipay.
Berbeda dengan Indonesia nan identik dengan ojek motor melalui Gojek dan Grab, jasa transportasi online di Jepang lebih banyak terhubung dengan armada taksi konvensional. Aplikasi GO menjadi salah satu pemain utama dengan jaringan perusahaan taksi berlisensi nan tersebar di beragam wilayah.
English (US) · 
Indonesian (ID) ·